Jawab Kritik Muhammadiyah, Pemerintah Tegaskan Masuk Dewan Perdamaian Gaza untuk Jaga Arah Kemerdekaan Palestina

Megapolitan.co – Keputusan Indonesia terlibat dalam Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Peace Board) memunculkan perdebatan di ruang publik.

Muhammadiyah menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyampaikan kegelisahan, menilai forum tersebut berpotensi menggeser fokus perjuangan Palestina dari isu kemerdekaan menuju sekadar stabilisasi keamanan.

Pemerintah pun segera memberikan penjelasan. Keterlibatan Indonesia, menurut pemerintah, bukan bentuk kompromi politik, melainkan langkah strategis agar proses perdamaian Gaza tidak menjauh dari akar persoalan utama, yakni penjajahan dan hak rakyat Palestina untuk merdeka.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak hadir untuk melegitimasi agenda negara besar ataupun melunakkan sikap politik luar negeri yang selama ini tegas membela Palestina.

Sebaliknya, partisipasi tersebut dimanfaatkan sebagai ruang diplomasi untuk terus mendorong solusi dua negara (two-state solution) serta mengawal agenda rehabilitasi Gaza pascakonflik.

Menurut Menlu, keberadaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza justru memungkinkan pemerintah memastikan bahwa agenda kemanusiaan dan rekonstruksi tidak dilepaskan dari tujuan jangka panjang perjuangan Palestina.

“Ini bukan soal melunak, melainkan memastikan suara Palestina tetap kuat di forum global,” ujarnya.

Muhammadiyah sebelumnya menilai Dewan Perdamaian Gaza berisiko mengaburkan isu kemerdekaan Palestina, terlebih karena inisiatif tersebut dikaitkan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat.

Kekhawatiran itu dinilai wajar mengingat dinamika politik internasional yang kerap menempatkan Palestina dalam posisi lemah.

Pemerintah menilai kritik tersebut sebagai pengingat agar Indonesia tetap berada di jalur konstitusi. Karena itu, keikutsertaan dalam forum internasional justru dimaksudkan untuk mengawal agar setiap proses perdamaian tidak keluar dari substansi persoalan Palestina.

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai langkah tersebut selaras dengan amanat UUD 1945 yang mendorong Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia tanpa meninggalkan prinsip anti-penjajahan.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia menilai Indonesia memiliki peran penting sebagai penjaga narasi perjuangan Palestina di tengah kepentingan global yang saling berkelindan. Dengan reputasi historis dan konsistensi sikap, Indonesia dinilai mampu menjadi penyeimbang dalam Dewan Perdamaian Gaza.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung Palestina. Sikap itu kini diterjemahkan ke dalam diplomasi yang lebih operasional, termasuk dalam isu rekonstruksi dan stabilisasi Gaza, tanpa mengorbankan prinsip kemerdekaan.

Peran tersebut memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional sebagai negara yang mampu memadukan kepentingan kemanusiaan dengan sikap politik yang tegas.

Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif.

Indonesia memilih hadir, berbicara, dan mempengaruhi arah kebijakan internasional, bukan menarik diri dan membiarkan agenda ditentukan sepihak oleh negara lain.

Dengan demikian, partisipasi Indonesia bukan sekadar kehadiran simbolik, melainkan langkah strategis untuk menjaga agar proses perdamaian Gaza tetap berpihak pada keadilan dan kemerdekaan Palestina, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi kemanusiaan global.