Masuk Board of Peace, Pemerintah Pastikan Misi Kemanusiaan Gaza Sejalan dengan Konstitusi

Megapolitan.co – Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan di Gaza, Palestina, di tengah berbagai pandangan yang berkembang di ruang publik, termasuk dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Letjen TNI Agus Subiyanto menekankan bahwa kesiapan pasukan Indonesia tidak memiliki muatan politik apa pun.

TNI, kata dia, hanya disiapkan untuk membantu misi kemanusiaan dan pemulihan pascakonflik.

“Persiapan pasukan difokuskan pada kemampuan yang relevan seperti Zeni dan tenaga kesehatan untuk mendukung rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan,” kata Agus.

Kementerian Pertahanan juga menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara, sehingga keikutsertaan dalam Board of Peace tidak dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap kepentingan pihak tertentu dalam konflik Palestina.

Di tingkat kebijakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace diambil setelah mempertimbangkan kondisi diplomasi global yang mengalami kebuntuan.

“Saat ini opsi yang tersedia memang hanya Board of Peace. Tapi komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah,” ujar Prasetyo dalam video klarifikasi resmi.

Menurutnya, langkah tersebut tidak menggeser sikap politik luar negeri Indonesia yang sejak awal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bukanlah keputusan final yang bersifat mengikat selamanya.

Pemerintah membuka ruang evaluasi apabila langkah tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.

“Jika Board of Peace tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka keanggotaan itu dapat dicabut kapan saja,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam.

Dalam pertemuan silaturahmi pada 3 Februari 2026, Presiden disebut telah menerima delapan rekomendasi PP Muhammadiyah, termasuk penegasan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia.

Sikap PP Muhammadiyah terkait Board of Peace tertuang dalam surat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKI) PP Muhammadiyah Nomor 326/1.0/A/2026 berjudul “Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Board of Peace (BoP)”.

Dalam surat tersebut, Muhammadiyah menekankan pentingnya kehati-hatian agar BoP tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat UUD 1945.

Muhammadiyah juga menyoroti perlunya kejelasan dasar hukum BoP serta kesesuaiannya dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka.

Namun, pemerintah menilai pandangan tersebut bukanlah kritik baru. Substansi surat itu merupakan rangkuman hasil Focus Group Discussion (FGD) LHKI Muhammadiyah pada 5 Februari 2026, yang telah lebih dulu dibahas bersama Presiden Prabowo.

Mantan Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab turut menegaskan bahwa arah kebijakan Indonesia tidak pernah berubah meski memilih jalur Board of Peace.

“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan kemerdekaan Palestina melalui two state solution,” tegas Alwi.

Pemerintah menilai perbedaan sudut pandang yang muncul justru memperkuat dialog nasional. Di tengah kompleksitas geopolitik global, Board of Peace diposisikan sebagai instrumen diplomasi aktif yang bersifat fleksibel, sementara dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.