Bekasiraya.id – Penggunaan anggaran negara untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto kembali menuai kritik.
Kebijakan pembelian 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 2026 dinilai memunculkan persoalan etik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.
Sorotan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah.
Ia mempertanyakan keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk program kurban Presiden yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.
Menurut Febri, jika dihitung secara rata-rata, harga sapi kurban yang dibeli mencapai sekitar Rp91 juta per ekor. Angka tersebut dinilai menunjukkan bahwa sapi yang dipilih bukan kategori biasa.
“Kalau disimulasikan, harga rata-rata sapi per ekor sekitar Rp91 juta. Ini jelas kategori sapi premium,” kata Febri dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Pihak Istana sebelumnya menjelaskan sapi kurban Presiden terdiri dari sejumlah ras unggulan seperti Simental, Limousin, Brahman hingga Belgian Blue dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram.
Bagi Febri, jenis sapi tersebut identik dengan hewan ternak kelas premium yang memiliki harga tinggi di pasaran.
“Ini benar-benar kasta sapi premium, raja-raja di kandang. Tapi yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah sumber anggarannya berasal dari APBN alias uang pajak rakyat, sementara tetap atas nama Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan total kekayaan Presiden berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disebut mencapai sekitar Rp2,06 triliun.
Menurutnya, publik wajar mempertanyakan alasan kurban Presiden tidak menggunakan dana pribadi, mengingat nilai kekayaan kepala negara tersebut sangat besar.
“Dengan kekayaan sebesar itu, publik bertanya-tanya mengapa pembelian sapi kurban tidak menggunakan dana pribadi Presiden,” katanya.
Febri juga menyoroti kontras antara pengeluaran negara untuk sapi premium dengan kondisi masyarakat yang harus berjuang menyisihkan penghasilan demi bisa berkurban.
“Kalau rakyat biasa mau berkurban, mereka menabung dari gaji sendiri, bahkan berbulan-bulan. Kalau dana terbatas ya beli sapi atau kambing standar, yang penting ikhlas dan dari kantong sendiri,” ucapnya.
Ia menilai penggunaan APBN dalam program kurban Presiden dapat memunculkan persepsi negatif karena esensi ibadah kurban seharusnya lahir dari pengorbanan pribadi, bukan pembiayaan negara.
“Hal ini menandakan Presiden tidak mau rugi karena anggaran sapi kurban tetap berasal dari APBN dan bukan dari harta pribadi,” lanjut Febri.
Kritik tersebut, kata dia, menjadi semakin relevan ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi dan daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
“Lucu dan menyedihkan sekaligus. Sapi-sapi gemuk senang, pahala tercatat atas nama presiden, tapi rakyat bertanya: kalau mau berbagi, apa susahnya memakai harta sendiri?” tutupnya.
Tinggalkan Balasan