Megapolitan.co – Kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, memicu gelombang perdebatan di media sosial.
Program tersebut menjadi sorotan setelah publik menilai penyebutan “sapi kurban Presiden” menimbulkan tafsir, bahwa ibadah kurban dilakukan menggunakan uang negara.
Perdebatan semakin ramai usai pihak Istana menjelaskan sumber pendanaan berasal dari pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memang telah dianggarkan dalam APBN.
Berbagai unggahan video, potongan pernyataan pejabat, hingga komentar warganet kemudian memunculkan pro dan kontra terkait penggunaan dana negara untuk program bantuan kurban tersebut.
Meski menuai kritik, pemerintah memastikan program tersebut telah berjalan sesuai mekanisme resmi dan bukan penggunaan anggaran ilegal.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro menegaskan pengadaan sapi kurban merupakan bagian dari program bantuan sosial kemasyarakatan Presiden yang selama ini rutin dilaksanakan saat Idul Adha.
Mengutip pemberitaan media, Istana menjelaskan sumber anggaran berasal dari Banmaspres yang sudah tercantum dalam APBN dan memang diperuntukkan bagi bantuan masyarakat di berbagai daerah.
“Program ini bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden untuk masyarakat,” ucap Juri.
Narasi “Kurban Pribadi” Jadi Sorotan Publik
Perdebatan di media sosial banyak dipicu penggunaan istilah “sapi kurban Presiden” yang dianggap sebagian publik sebagai representasi ibadah personal kepala negara.
Kritik bermunculan karena bantuan yang berasal dari APBN dinilai tetap dipersonalisasi menggunakan nama Presiden. Tidak sedikit akun media sosial yang menyinggung etika komunikasi publik pemerintah dalam penyebutan program tersebut.
Namun di sisi lain, pemerintah berpandangan substansi program tidak terletak pada simbol atau personalisasi bantuan, melainkan manfaat sosial yang diterima masyarakat.
Sejumlah pengamat juga menilai polemik lebih banyak berkembang pada aspek komunikasi politik dan simbolik dibanding manfaat langsung program bantuan itu sendiri.
Program untuk Perkuat Peternak Lokal
Pemerintah turut menekankan bahwa seluruh sapi kurban berasal dari peternak lokal Indonesia.
Pengadaan ternak dilakukan melalui kerja sama dengan peternak daerah, asosiasi peternakan, hingga dinas peternakan di berbagai wilayah. Program tersebut dinilai ikut membantu perputaran ekonomi sektor peternakan nasional menjelang Hari Raya Iduladha.
Sapi yang dibeli pemerintah memiliki bobot bervariasi, mulai sekitar 800 kilogram hingga lebih dari 1 ton dengan kategori premium sesuai standar kesehatan dan syariat kurban.
Karena itu, pemerintah menilai total anggaran pengadaan tidak bisa dihitung hanya berdasarkan asumsi harga rata-rata sapi di pasaran.
Harga ternak disebut berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi kualitas sapi, jenis ternak, distribusi antarpulau, biaya logistik, hingga standar kesehatan hewan.
MUI Nilai Penggunaan APBN Tidak Bermasalah
Polemik penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban juga mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia.
Mengutip Suara.com, Wakil Sekjen Bidang Fatwa MUI, Aminuddin Yakub menilai penggunaan APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat selama manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Aminuddin menjelaskan bahwa dalam syariat Islam, kurban pada dasarnya merupakan ibadah individu bagi umat Muslim yang mampu. Namun dalam konteks negara modern, APBN dapat dipahami sebagai pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan rakyat.
“Kalau manfaatnya kembali kepada rakyat dan menjadi bagian bantuan sosial keagamaan, itu tidak masalah,” ujarnya.
“Ya, perintah berkurban itu kan sebetulnya untuk individu muslim atau mukmin ya. Artinya berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Nah, bahkan ada mazhab yang mewajibkan kalau dia mampu ya. Tetapi negara itu kan bukan individu, bukan person, ya kan?” tambahnya.
Distribusi Kurban Disebut Jadi Fokus Utama
Di tengah polemik yang ramai di ruang digital, pemerintah menegaskan fokus utama program tetap pada distribusi manfaat kepada masyarakat penerima bantuan kurban di seluruh Indonesia.
Sapi kurban disebut disalurkan ke pemerintah daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga kelompok masyarakat di berbagai wilayah.
Selain memperkuat syiar Idul Adha, program tersebut juga diharapkan membantu pemerataan distribusi pangan dan mendukung ekonomi peternak lokal nasional.
Perdebatan yang berkembang di media sosial dinilai menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang publik.
Sebagian pihak menyoroti etika penggunaan APBN untuk kegiatan keagamaan, sementara pihak lain memandang program itu sebagai bentuk bantuan sosial negara kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan