Megapolitan.co – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Bekasi dan jajaran Direksi RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid (CAM) BLUD Kota Bekasi menuai kritik.
Forum yang digelar Senin (19/1/2026) itu dinilai belum menyentuh akar persoalan tata kelola rumah sakit dan cenderung salah fokus dalam merespons krisis keuangan yang tengah dihadapi RSUD milik Pemkot Bekasi tersebut.
Sumber internal yang mengetahui dinamika RSUD CAM menilai, arah kebijakan manajemen justru berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural.
Alih-alih memperbaiki kesalahan pengelolaan, beban keuangan dinilai malah dialihkan kepada tenaga medis, khususnya dokter spesialis yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan rumah sakit.
“Kalau memang kondisi rumah sakit sedang tidak baik, kenapa kebijakan manajemen justru memotong komitmen atau jasa pelayanan tenaga medis yang lebih besar? Padahal jantung rumah sakit itu ada pada dokter-dokter spesialis,” kritik sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (19/1/2026).
Ia menyoroti kebijakan pemangkasan insentif yang dinilai timpang. Dalam skema yang diterapkan manajemen, jajaran struktural hanya mengalami pemotongan sekitar 5 persen, sementara dokter spesialis justru harus menanggung pemotongan yang jauh lebih besar.
“Manajemen hanya dipotong 5 persen, sementara dokter spesialis ada yang 12 persen, bahkan sampai 20 persen. Ini kan tidak masuk akal. Mereka yang bekerja langsung melayani masyarakat malah ditarik-tarik menanggung beban, padahal ini persoalan manajemen,” tegasnya.
Menurut sumber tersebut, kebijakan seperti ini berisiko serius terhadap mutu layanan kesehatan. Dokter spesialis memiliki peran strategis yang tidak mudah digantikan, sehingga tekanan terhadap mereka dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di rumah sakit daerah.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) RSUD CAM. Sumber menilai, baik secara struktur maupun personal, komposisi Dewan Pengawas tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
“Dulu juga ada dewas, sekarang ada dewas. Pengawasnya sama, orang-orangnya juga sama. Pertanyaannya, kenapa dulu persoalan ini seolah didiamkan, sementara sekarang dewas terlihat hanya mengikuti arus dan alur kebijakan manajemen saja?” ujarnya.
Tinggalkan Balasan