“Yang diprioritaskan bukan pelayanan publik atau kebutuhan organisasi, melainkan kebutuhan politik wali kota. Ini patut diduga sebagai rekayasa struktur,” tegasnya.
Mulyadi pun meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan.
“Rangkaian pergeseran jabatan tersebut layak diperiksa guna memastikan bahwa tidak ada perencanaan kejahatan birokrasi yang tengah disusun,” jelasnya.
Mulyadi menyebut Tri memindahkan sejumlah pejabat dari sekretaris dinas, camat hingga lurah. Kritik pun kian keras karena publik menilai langkah ini tidak menunjukkan arah pembenahan, melainkan tampak seperti upaya penataan ulang struktur demi kepentingan tertentu.
Salah satu dinas yang disorot tajam adalah Dinas Kesehatan. Dalam beberapa pekan terakhir, dinas ini mengalami perombakan agresif yang menempatkan figur-figur dalam satu rantai loyalitas yang sama.
Hadi Prabowo, yang disebut sebagai pejabat dengan karier melesat sejak Tri Adhianto menjabat, kini menempati posisi Sekretaris Dinas Kesehatan. Jabatan ini memiliki akses langsung terhadap anggaran kesehatan dan bersinggungan dengan berbagai program strategis.
Yang membuat publik semakin gelisah, posisi Kepala Dinas Kesehatan kini dijabat Satia, adik kandung Wali Kota Tri Adhianto. Dua figur dalam garis komando yang sama berada dalam satu dinas sensitif, memicu kekhawatiran akan konflik kepentingan.
Promosi mencolok lainnya adalah Santi Septiani, keponakan Hadi Prabowo, yang melesat dari staf biasa menjadi Kabid Penunjang Medik. Lonjakan yang dinilai janggal ini mempertegas dugaan bahwa rotasi tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan organisasi.
“Lompatan tersebut kembali memperkuat dugaan bahwa mutasi dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan organisasi, tetapi upaya memperkuat kontrol internal dari hulu ke hilir,” pungkas Mulyadi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan