Forkim Sebut Tri Adhianto Panik Tanggapi Peringatan Purbaya Soal Jual Beli Jabatan di Bekasi

Megapolitan.co – Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) menilai pernyataan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang menepis tudingan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menunjukkan sikap panik dan tidak matang dalam merespons kritik publik.

Ketua Forkim, Mulyadi, mengatakan Tri seharusnya tidak bereaksi berlebihan terhadap komentar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa yang menyoroti Bekasi sebagai salah satu daerah rawan praktik jual beli jabatan di tingkat birokrasi.

“Purbaya tidak sedang terobsesi pada isu jual beli jabatan di Bekasi, tapi ingin melihat seberapa jujur dan berintegritas seorang Tri Adhianto memimpin,” tegas Mulyadi di Bekasi, Selasa (21/10/2025).

Sebelumnya, Tri Adhianto menepis tudingan adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Ia bahkan menantang masyarakat untuk menilai sendiri apakah praktik tersebut benar terjadi.

“Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan? Sekarang lu merasakan nggak? Dengar nggak?” ujar Tri dengan nada tinggi saat menanggapi isu tersebut.

Menurut Mulyadi, reaksi emosional Tri justru memperkuat persepsi publik bahwa ada praktik tidak sehat di tubuh birokrasi Pemkot Bekasi.

“Pernyataan itu menunjukkan ketakutan yang tidak perlu. Purbaya hanya ingin kejelasan, bukan membuat Tri panik,” ujarnya.

Lebih jauh, Mulyadi menyinggung bahwa isu jual beli jabatan di lingkungan BUMD dan birokrasi Pemkot Bekasi semakin mencuat setelah Tri Adhianto melakukan penempatan sejumlah keluarga dekatnya di posisi strategis, termasuk adik kandung dan adik ipar.

“Kita menyaksikan sendiri bagaimana keluarga Tri ditempatkan di jabatan strategis. Dari situ muncul persepsi publik bahwa proses mutasi dan promosi jabatan di Bekasi tidak lagi berdasarkan kompetensi, melainkan jual beli jabatan dan kepentingan keluarga,” ungkapnya.

Ia menyoroti indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkaran pemerintahan Tri Adhianto yang berpotensi menggerogoti APBD dan membuka peluang besar terjadinya korupsi sistemik.