Politisi PDIP Guntur Romli segera membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa pesan itu hoaks, serta tak ada instruksi resmi dari Hasto maupun Megawati Soekarnoputri terkait isu tersebut.
Berbeda dari pandangan kritis PDIP, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Setiap tokoh memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi jika amalnya lebih banyak daripada dosanya, maka dia layak dihargai sebagai pahlawan,” ujar JK, dikutip Antara, Rabu (12/11/2025).
JK menilai, selama 32 tahun kepemimpinannya, Soeharto berhasil membawa Indonesia pada masa pembangunan ekonomi yang signifikan serta menjaga stabilitas nasional.
Karena itu, menurutnya, publik perlu menilai Soeharto secara proporsional, bukan semata dari kacamata politik masa lalu.
Nada dukungan juga datang dari Ketua Umum KNPI Haris Pertama, yang menyebut keputusan Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa besar Soeharto.
“Soeharto adalah tokoh besar yang banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Keputusan Presiden Prabowo sangat tepat dan menunjukkan penghormatan terhadap jasa-jasa besar beliau,” ujarnya.
Gelombang dukungan terhadap penetapan ini menunjukkan sebagian publik masih mengakui peran besar Soeharto dalam pembangunan bangsa.
Namun, di sisi lain, banyak yang menilai rekonsiliasi sejarah tidak bisa dibangun di atas amnesia kolektif.
Kini, nama Soeharto resmi berdiri sejajar dengan para tokoh besar lain yang lebih dahulu memperoleh gelar Pahlawan Nasional, sebuah pengakuan negara atas kiprah dan dedikasinya bagi Indonesia.
Namun di balik itu, dukungan luas terhadap keputusan ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih menaruh penghormatan terhadap peran Soeharto dalam sejarah bangsa, meskipun bayang-bayang masa lalu yang kontroversial belum benar-benar hilang dari ingatan kolektif publik.
Tinggalkan Balasan