Megapolitan.co – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus memantik perdebatan publik. Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai bentuk rekonsiliasi sejarah.
Namun di sisi lain, banyak pihak mengingatkan bahwa penghormatan negara tak seharusnya melupakan luka kolektif bangsa pada masa Orde Baru.
Pemerintah sendiri resmi menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 setelah sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dipimpin Menko Polhukam.
Keputusan ini sekaligus menempatkan nama Soeharto sejajar dengan tokoh-tokoh besar lain yang lebih dahulu menerima penghargaan serupa.
Namun, pertanyaan besar pun muncul: apakah bangsa ini benar-benar siap berdamai dengan masa lalunya?
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap catatan kelam sejarah masa Orde Baru.
Ia menilai setiap pemberian gelar kehormatan harus mempertimbangkan aspek moral dan keadilan historis, bukan sekadar kontribusi ekonomi atau pembangunan fisik.
Menurut Andreas, keputusan politik negara seharusnya menjadi refleksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bukan bentuk glorifikasi terhadap masa lalu yang menyisakan penderitaan rakyat.
Meski memiliki pandangan sendiri, PDIP membantah ikut andil dalam penolakan terhadap pemberian gelar Soeharto.
Rumor ini mencuat usai beredarnya tangkapan layar yang dikaitkan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang disebut-sebut mengajak kader menolak pemberian gelar tersebut.
Tinggalkan Balasan