Megapolitan.co – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, masih menuai pro kontra. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyerukan agar masyarakat menilai kiprah Soeharto secara objektif, tidak hanya dari satu sisi.
Menurutnya, pengusulan nama Soeharto untuk dianugerahi gelar kehormatan negara, bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba.
Penilaian dan kajian yang diambil sudah mencakup seluruh perjalanan hidup dan kontribusinya bagi bangsa.
“Pengusulan itu sudah melalui kajian mendalam dari berbagai aspek, baik dari sisi riwayat hidup, perjuangan, maupun kontribusi sejarahnya bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurut Fadli, Soeharto memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan kemerdekaan, salah satunya saat memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949.
“Kalau dalam pengusulan saya kira banyak ya. Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret, yang merupakan salah satu tonggak penting perjuangan Republik Indonesia untuk diakui dunia,” ucapnya.
Ia menilai, peristiwa itu menjadi bukti konkret jasa Soeharto dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan militer dan semangat juang yang tinggi. Serangan tersebut juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata internasional.
Lebih jauh, Fadli menyoroti kiprah Soeharto di masa kepemimpinannya sebagai presiden, terutama dalam membangun stabilitas nasional dan perekonomian.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa di masa Pak Harto, Indonesia pernah mencapai masa kejayaan ekonomi dan ketahanan pangan,” paparnya.
Terkait adanya perbedaan pendapat di masyarakat, Fadli menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat itu hal biasa. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi semua usulan tetap harus dilihat secara objektif berdasarkan kontribusi dan jasa seseorang terhadap bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, gelar Pahlawan Nasional bukan bentuk pemujaan terhadap individu, melainkan pengakuan negara atas jasa nyata yang telah diberikan bagi perjuangan dan pembangunan Indonesia.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menilai Soeharto secara seimbang, tidak hanya berdasarkan kontroversi politik masa lalu.
“Kita harus belajar dari sejarah, termasuk dari masa kepemimpinan Pak Harto. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama soal kedisiplinan dan pembangunan nasional,” ujar Fadli.
Fadli juga menyebut, Soeharto bukan satu-satunya tokoh yang tengah diusulkan tahun ini. Ada beberapa nama lain yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi akhir oleh Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, serta Tanda Kehormatan.
“Kita tunggu saja hasil akhirnya. Yang jelas, semua nama yang diusulkan sudah melalui kajian akademik dan historis yang sangat komprehensif,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan