Megapolitan.co – Prediksi Bank Indonesia (BI) mengenai penguatan rupiah setelah Juni 2026 mendapat kritik keras dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.
Ia menilai proyeksi tersebut bukan hanya terlalu optimistis, tetapi juga berpotensi menjadi bumerang bagi posisi Gubernur BI Perry Warjiyo apabila kondisi pasar tidak bergerak sesuai perkiraan.
Menurut Uchok, tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai fenomena tahunan atau dampak kebutuhan musiman korporasi. Ia menilai terdapat persoalan ekonomi yang lebih mendasar dan belum terselesaikan.
Sebelumnya, Perry Warjiyo menjelaskan pelemahan rupiah pada April hingga Juni dipicu tingginya kebutuhan dolar Amerika Serikat dari korporasi untuk keperluan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri.
Menurut BI, tekanan tersebut bersifat teknikal dan merupakan pola yang kerap terjadi pada kuartal kedua setiap tahun.
Namun, penjelasan itu dinilai Uchok tidak sepenuhnya menggambarkan persoalan yang terjadi. Ia bahkan menilai pernyataan Perry lebih mengarah pada upaya mempertahankan posisinya di tengah tekanan politik.
“Pernyataan Perry Warjiyo itu untuk membela diri di depan anggota DPR agar tidak disuruh mundur oleh para elite politik dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Uchok dalam keterangannya dikutip, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai keyakinan bahwa rupiah akan kembali menguat setelah Juni justru dapat menciptakan rasa aman yang berlebihan di kalangan pengambil kebijakan.
Menurut Uchok, persoalan rupiah berpotensi terus berlanjut apabila faktor fundamental ekonomi tidak segera diperbaiki. Bahkan, ia memprediksi tekanan terhadap mata uang nasional akan semakin sulit dikendalikan.
“Setelah Juni rupiah akan terus melemah. Rupiah akan merdeka dari intervensi BI, merdeka dari kendali Gubernur BI Perry Warjiyo, dan merdeka karena tidak memiliki kolateral yang cukup untuk memperkuat nilai mata uang tersebut,” ujarnya.
Selain menyoroti kebijakan moneter, Uchok juga mengangkat persoalan kondisi fiskal pemerintah yang menurutnya semakin berat akibat tingginya beban utang negara.
Ia menyebut total utang Indonesia telah menembus Rp9.000 triliun. Sementara kewajiban pembayaran pokok utang beserta bunga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan investor dan kreditor terhadap pasar keuangan nasional.
“Brankas pemerintah seperti tertutup karena investor dan kreditor kabur. Mereka tidak mau masuk ke pasar keuangan karena melihat beban utang yang sangat besar,” tegasnya.
Tak hanya itu, Uchok juga mengaitkan menurunnya minat investor dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait keterlibatan TNI di sejumlah sektor sipil.
Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan persepsi tersendiri di kalangan pelaku pasar dan lembaga keuangan.
“Investor dan kreditor tidak percaya karena Presiden Prabowo mempersilakan TNI masuk ke ranah sipil, mengurus kelapa sawit, tambang, hingga merebut jabatan-jabatan sipil,” katanya.
Uchok pun mengingatkan bahwa proyeksi Bank Indonesia mengenai penguatan rupiah dapat menjadi ujian tersendiri bagi Perry Warjiyo. Ia menilai konsekuensi politik dapat muncul apabila pelemahan rupiah terus berlanjut setelah Juni.
“Kalau setelah Juni rupiah tetap melemah, maka Perry Warjiyo harus siap-siap mundur atau dipaksa dicopot. Kalau mundur mungkin aman dari jeratan hukum. Tetapi kalau dicopot, siap-siap dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bank Indonesia masih mempertahankan proyeksi bahwa nilai tukar rupiah akan kembali stabil seiring menurunnya kebutuhan valuta asing korporasi dan membaiknya kondisi pasar keuangan global.






Tinggalkan Balasan