Megapolitan.co – Pemerintah Kota Bekasi masih urung menyelesaikan polemik pembayaran hak vendor Pasar Jatiasih oleh PT Mukti Sarana Abadi (MSA), pengelola yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah.
Sikap pasif Pemkot membuat para vendor terancam mengalami kerugian hingga Rp10 miliar.
Kekecewaan mereka memuncak setelah pertemuan dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang semula diharapkan dapat menjadi titik terang terkait pembayaran yang belum diselesaikan PT MSA.
Salah satu perwakilan vendor, Paskah Ria, menyebut pertemuan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi rekanan resmi yang telah menyelesaikan pekerjaan.
“Belum ada hasilnya, terakhir pertemuan dengan wali kota Bekasi Tri Adhianto, bahwa tuntutan hak kami para vendor bukan menjadi tanggung jawabnya selaku wali kota, sedangkan pengelolaan pasar oleh PT MSA diberikan oleh Pemkot Bekasi,” kata Ria dalam keterangannya terus, Kamis 20 November 2025.
Ria menjelaskan bahwa hampir seluruh jalur resmi telah ditempuh untuk menuntut penyelesaian kewajiban PT MSA, namun semuanya berujung buntu.
“Kami juga sudah mengadu ke Kejagung, bahkan wali kota juga sempat dipanggil Kejagung,” ungkap Ria.
Situasi tanpa kepastian itu bahkan sempat membuat para vendor mempertimbangkan opsi ekstrem, yakni memblokade maupun menutup operasional pasar.
Namun langkah tersebut akhirnya dibatalkan demi mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang.
“Bisa saja kami palang atau tutup itu pasar, tapi kami kasian pedagangnya tidak bisa jualan,” tambahnya.
Meski berada dalam posisi merugi dan dipaksa terus menunggu, para vendor menegaskan bahwa perjuangan menuntut hak mereka akan tetap berlangsung. Jika Pemkot tetap diam, mereka siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
“Meski lelah, kami terus berjuang meminta hak kami, rencana kami akan ke DPR RI dan mengadu ke Presiden,” tutupnya.
Kasus ini kembali membuka luka lama soal lemahnya pengawasan Pemkot Bekasi dalam menyerahkan pengelolaan aset daerah kepada pihak swasta.
Sementara PT MSA terus mangkir dari kewajiban, para vendor kini harus menanggung beban finansial miliaran rupiah tanpa kejelasan penyelesaian dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Tinggalkan Balasan