Pemerintah berharap kebijakan ini berjalan dua arah. Selain memperkenalkan bahasa Portugis di Indonesia, pemerintah juga menginginkan agar bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah Brasil, sebagai bentuk diplomasi timbal balik yang saling menguntungkan.
Program pengenalan bahasa Portugis akan dilakukan bertahap, dengan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintech). Saat ini, kedua kementerian tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk menentukan tahapan penerapan di sekolah dan universitas.
“Kami ingin memastikan semua persiapan berjalan baik, mulai dari kurikulum, guru, hingga metode pembelajaran. Jangan terburu-buru, tapi harus berkelanjutan,” jelas Hadrian.
Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama pendidikan dengan lembaga-lembaga di Brasil guna mempercepat pelatihan calon guru bahasa Portugis di Indonesia.
Kalangan pelajar menyambut baik rencana pemerintah ini. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat menambah keterampilan bahasa asing sekaligus membuka peluang global di masa depan.
“Kalau jadi pelajaran pilihan, saya setuju banget. Siapa tahu nanti bisa kuliah atau kerja di negara berbahasa Portugis,” kata Nadya (17), siswi SMA di Jakarta.
Sementara itu, Fahmi (16) menilai pentingnya peran guru dalam menarik minat siswa belajar bahasa baru. “Guru harus kompeten dan interaktif, supaya belajar bahasanya seru dan efektif,” ujarnya.
Kebijakan ini juga sejalan dengan tren global, di mana lebih dari 50 negara kini mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pertukaran bahasa dan budaya telah menjadi elemen penting dalam diplomasi modern.
“Kita ingin generasi muda Indonesia tumbuh dengan wawasan global, tapi tetap berakar pada nilai-nilai nasional. Bahasa adalah kunci untuk membangun pemahaman dan kerja sama antarbangsa,” tegas Menlu Sugiono.
DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo, selama kebijakan tersebut dirancang dengan perencanaan matang dan berorientasi pada mutu pendidikan nasional.
“Kita dukung penuh kebijakan Presiden. Ini bukan hanya soal bahasa, tapi investasi jangka panjang untuk membentuk generasi unggul yang mampu berinteraksi di tingkat dunia,” tegas Hadrian.
Komisi X DPR RI dijadwalkan akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada awal November 2025 untuk membahas rencana teknis implementasi program tersebut.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan