Ilustrasi: Mutasi massal ratusan pejabat Pemkot Bekasi dinilai sarat kepentingan politik dan transaksi jabatan/Net
Tantangan Terbuka untuk Tri Adhianto
Tak berhenti di situ, Mulyadi bahkan melontarkan tantangan terbuka kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk berani bersumpah di hadapan publik bahwa dirinya dan keluarganya benar-benar bersih dari praktik jual beli jabatan maupun gratifikasi.
“Kalau memang merasa bersih, buktikan di depan rakyat Bekasi. Jangan cuma pandai bicara soal moral dan integritas, tapi di balik meja justru jadi bandar transaksi jabatan,” sindirnya.
Mulyadi menilai, mutasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan organisasi justru akan merusak tatanan birokrasi dan mengganggu stabilitas pelayanan publik.
“Pimpinan SKPD dan OPD adalah role model perubahan birokrasi. Jika penempatannya tidak berdasarkan kompetensi, bagaimana publik bisa berharap pada pelayanan yang berkualitas?” katanya.
Ia menambahkan, mutasi yang digerakkan oleh kepentingan politik atau praktik jual beli jabatan hanya akan menurunkan moral aparatur serta mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Pemilihan pejabat yang tidak sesuai kompetensi akan menghambat reformasi birokrasi dan merusak sistem pelayanan publik di masa depan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan