Bahaya Politisasi Isu Lingkungan di Tengah Program Swasembada Energi Papua

Megapolitan.co – Indonesian Audit Watch (IAW) menilai polemik yang berkembang seputar program Swasembada Energi di Papua berisiko keluar dari substansi kebijakan jika terus dibingkai secara politis. Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengingatkan agar diskursus publik tidak terjebak pada narasi emosional yang justru membuka ruang manipulasi oleh pihak-pihak berkepentingan.

Menurut Iskandar, agenda swasembada energi merupakan kebutuhan strategis nasional untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM. Namun, tujuan tersebut bisa terdistorsi apabila isu lingkungan dimanfaatkan tanpa basis data yang jelas.

“Swasembada energi adalah kebutuhan strategis nasional. Yang perlu diawasi ketat bukan tujuannya, tetapi tata kelolanya. Jangan sampai isu lingkungan dimanfaatkan oleh buzzer perusak hutan yang selama ini justru diuntungkan oleh praktik ilegal,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Iskandar menilai, kritik terhadap kebijakan energi di Papua sah disampaikan, tetapi harus berangkat dari data dan mekanisme pengawasan yang terukur. Ia menekankan pengembangan komoditas energi terbarukan seperti sawit, tebu, dan singkong tidak bisa serta-merta dicap sebagai eksploitasi.

“Selama proyek itu melalui AMDAL, RKL-RPL, serta diaudit secara terbuka, maka tidak bisa disebut kebijakan serampangan. Yang berbahaya justru jika tidak ada audit dan pengawasan,” tegasnya.

Ia menyebut audit lingkungan independen sebagai pagar utama agar pembangunan tidak menyimpang dari prinsip keberlanjutan.

Dalam konteks ini, Iskandar mengkritisi penggunaan istilah “Sumateranisasi Papua” yang dinilainya lebih bernuansa politis ketimbang analisis berbasis fakta lapangan. Ia menilai istilah tersebut kerap mengabaikan fakta penertiban korporasi sawit ilegal yang sedang dilakukan pemerintah.

“Logikanya sederhana. Kalau pemerintah ingin merusak hutan, tidak mungkin secara bersamaan menyita jutaan hektare lahan sawit ilegal dan mengenakan denda besar kepada korporasi,” katanya.

Menurutnya, perdebatan publik seharusnya diarahkan pada penguatan pengawasan, bukan membangun stigma yang menyesatkan.

IAW juga menyoroti pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari program swasembada energi benar-benar dirasakan masyarakat Papua. Iskandar menekankan perlunya audit sosial untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kesejahteraan warga lokal.

“Audit sosial penting. Kita harus pastikan orang Papua menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penonton. Lapangan kerja, kepemilikan lahan, dan peningkatan pendapatan harus terukur,” jelasnya.

Ia menilai skema kemitraan adat dan plasma petani harus dijalankan secara nyata, bukan berhenti pada konsep.

Terkait rencana implementasi biodiesel B50 pada 2026, Iskandar melihat potensi besar penghematan devisa. Namun, ia mengingatkan agar tata kelola anggaran dan rantai pasok dikawal ketat.

“Penghematan ratusan triliun rupiah harus tercermin dalam APBN. Jangan sampai manfaat fiskalnya bocor di tengah jalan akibat tata niaga yang tidak transparan,” ujarnya.

Iskandar menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keterbukaan data dan keberanian pemerintah untuk diaudit menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya narasi pro dan kontra.

“Kalau negara berani membuka data, berani diaudit, dan tegas menindak pelanggar, maka swasembada energi bukan ancaman bagi Papua, melainkan peluang besar untuk masa depan yang berdaulat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

IAW menilai, tanpa transparansi dan pengawasan ketat, program strategis nasional berisiko dibajak kepentingan sempit. Sebaliknya, dengan audit yang kuat, swasembada energi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial di Papua.