Megapolitan.co – Sorotan terhadap seleksi petugas haji 2026 kian menguat setelah muncul ketidakjelasan status salah satu peserta, Barbarossa Muhammad Farros.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi proses rekrutmen.
Isu ini mencuat seiring polemik sebelumnya yang melibatkan Chiki Fawzi, yang dilaporkan dicopot secara mendadak saat mengikuti Diklat Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Januari 2026.
Uchok membandingkan dua kasus tersebut dan menilai adanya perbedaan perlakuan yang mencolok.
“Chiki Fawzi dicopot secara mendadak, sementara Barbarossa Muhammad Farros tidak terdengar lagi kabarnya,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat 1 Mei 2026.
Menurutnya, kedua nama tersebut sebelumnya sama-sama mengantongi identitas resmi dari Kementerian Haji dan Umrah untuk mengikuti Diklat PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M.
Namun, perkembangan berikutnya justru tidak jelas, khususnya terkait posisi Barbarossa.
Keanehan semakin terlihat ketika nama Barbarossa Muhammad Farros tidak tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 45 Tahun 2026 tentang Penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Dokumen tersebut diketahui ditandatangani oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusup.
Uchok menegaskan, jika Barbarossa masih terlibat dalam penyelenggaraan haji meskipun tidak masuk dalam SK resmi, maka hal tersebut berpotensi mencederai prinsip keterbukaan.
“Kalau masih ikut, ini menunjukkan ada ketertutupan dalam proses seleksi. Ini berbahaya bagi akuntabilitas publik,” tegasnya.
Ia juga menyinggung latar belakang Barbarossa yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan, berbeda dengan Chiki Fawzi yang dinilai tidak memiliki akses serupa.
Uchok bahkan menyebut situasi ini sebagai indikasi praktik rekrutmen yang tidak sehat. “Jika benar terjadi, ini seperti rekrutmen politik yang tidak adil—yang satu dicopot, yang lain tetap berjalan tanpa kejelasan,” tambahnya.
Hingga saat ini, Kementerian Haji dan Umrah belum memberikan klarifikasi resmi terkait status Barbarossa Muhammad Farros maupun polemik yang berkembang.
Kondisi ini mempertegas pentingnya transparansi dalam seleksi petugas haji, agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga.
Tinggalkan Balasan