Megapolitan.co – Upaya memerangi hoaks dan disinformasi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan patroli digital maupun penindakan terhadap konten bermasalah.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menegaskan pemerintah juga perlu membangun kepercayaan publik serta memperkuat literasi digital agar penanganan disinformasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurut Efriza, berbagai langkah yang ditempuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperkuat penanggulangan hoaks menunjukkan komitmen pemerintah menjaga ruang digital tetap sehat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Ia menilai penguatan patroli digital menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi penyebaran informasi palsu yang kini semakin masif di berbagai platform digital.
“Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangkal disinformasi patut diapresiasi. Penguatan patroli digital yang dilakukan menjadi strategi yang tepat untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan meminimalkan penyebaran hoaks di masyarakat,” ujar Efriza, Kamis (6/8/2026).
Di sisi lain, Efriza mengingatkan tantangan penyebaran disinformasi terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) hingga munculnya konten manipulatif berbasis deepfake menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi melalui sistem pengawasan yang lebih kuat dan adaptif.
Selain memperkuat patroli siber, ia juga memandang kolaborasi Komdigi dengan berbagai platform digital sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan terhadap konten yang mengandung hoaks maupun disinformasi.
“Patroli siber, kolaborasi dengan platform digital, pengawasan terhadap penyalahgunaan AI dan deepfake, serta pelibatan masyarakat merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas ruang digital. Terobosan seperti ini memang dibutuhkan pada era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat,” katanya.
Lebih jauh, Efriza menilai keberhasilan pemerintah dalam memerangi disinformasi tidak hanya diukur dari kemampuan menurunkan konten bermasalah. Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi sehingga publik memiliki rujukan yang kredibel.
Karena itu, ia menekankan upaya pemberantasan hoaks harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak memunculkan persepsi sebagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
“Komdigi semestinya membangun kepercayaan publik terhadap informasi resmi sekaligus memastikan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat tetap mendapatkan ruang dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Efriza menambahkan, perang melawan disinformasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penguatan literasi digital dinilai menjadi fondasi agar masyarakat mampu memilah, menguji, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab.
“Pemberantasan disinformasi bukan hanya soal teknologi dan regulasi, tetapi juga membangun budaya literasi digital. Ketika masyarakat semakin kritis dan pemerintah konsisten menghadirkan informasi yang terbuka serta kredibel, ruang digital Indonesia akan menjadi lebih sehat dan kualitas demokrasi pun semakin kuat,” tutup Efriza.
Tinggalkan Balasan