Piutang Pajak Kota Bekasi Rp1,34 Triliun, Bapenda Didesak Buka Rincian Penagihan

Bapenda Kota Bekasi perlu menguraikan berapa piutang yang masih dapat ditagih, berapa yang sedang dalam proses penyelesaian, serta berapa yang menghadapi kendala administratif maupun hukum.

Tanpa perincian tersebut, masyarakat sulit menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menangani piutang pajak dan mencegah penumpukan kewajiban yang belum terselesaikan.

Dalam kajiannya, Trinusa menilai kondisi tersebut harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap administrasi dan sistem penagihan pajak daerah.

“Besarnya saldo piutang dan nilai penyisihannya harus menjadi dasar bagi evaluasi yang terukur. Pemerintah daerah perlu menjelaskan berapa piutang yang masih dapat ditagih, berapa yang sedang dalam proses penagihan, dan bagaimana tindak lanjut terhadap piutang yang menghadapi kendala hukum maupun administrasi,” demikian substansi kritik dalam kajian tersebut yang dikaitkan dengan Surachman.

Bagi Trinusa, persoalan ini bukan semata-mata tentang target penerimaan yang tidak tercapai. Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap kewajiban pajak dicatat secara akurat, ditagih sesuai aturan, dan ditindaklanjuti secara transparan.

PBJT Hotel AG, Nilai Pajak Disebut Mencapai Rp2,23 Miliar

Salah satu objek yang menjadi perhatian Trinusa adalah wajib pajak berkode “Hotel AG” dalam dokumen pemeriksaan BPK.

Berdasarkan data yang dikutip dalam kajian dan surat permohonan klarifikasi Nomor 056/TRINUSA-DPC/KOTABK/SX/2026, objek tersebut dikaitkan dengan persoalan pelaporan dan pembayaran PBJT selama 2025.

Dalam uraian pemeriksaan yang menjadi dasar kajian, nilai PBJT jasa perhotelan yang disebut belum dibayar mencapai sekitar Rp1,43 miliar. Adapun PBJT makanan dan minuman tercatat sekitar Rp798,8 juta.

Jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp2,23 miliar untuk tahun pajak 2025.

Kajian Trinusa juga menyebut angka sekitar Rp1,46 miliar yang berkaitan dengan tahun pajak 2024. Nilai tersebut perlu dipisahkan dari kewajiban 2025 dan diverifikasi berdasarkan jenis pajak, periode, serta status penyelesaiannya untuk menghindari penghitungan ganda.