Proyek Rp126 Miliar dan Kontroversi Wajah Baru Kalimalang
Pusat perdebatan dalam diskusi tersebut mengarah pada proyek penataan Wisata Air Kalimalang. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, nilai keseluruhan proyek disebut mencapai Rp126 miliar yang berasal dari kombinasi dana CSR perusahaan swasta, APBD Kota Bekasi, serta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Nilai anggaran yang besar semula menumbuhkan harapan lahirnya ruang publik yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Namun sejumlah peserta diskusi menilai hasil akhirnya justru memunculkan persoalan baru.
Akademisi Adi Bunardi menjadi salah satu pembicara yang paling vokal menyoroti hasil pembangunan tersebut. Ia mempertanyakan konsep estetika yang digunakan dalam proyek penataan kawasan wisata air itu.
“Besi-besi kontainer di proyek wisata air itu, saya kira awalnya adalah WC umum. Ternyata, setelah saya perhatikan lagi, itulah yang mereka sebut sebagai pusat wisata air baru,” kata Adi disambut tawa kecut dan riuh penonton diskusi.
Di balik sindiran tersebut, Adi melihat persoalan yang jauh lebih serius dibanding sekadar urusan desain kota. Menurutnya, terdapat ketimpangan perlakuan dalam pemanfaatan ruang publik.
Di satu sisi, warga kecil dianggap mengganggu keindahan kota dan harus disingkirkan. Namun di sisi lain, bangunan komersial baru justru memperoleh ruang dan legitimasi untuk beroperasi di kawasan yang sama.
Situasi itu memunculkan tudingan bahwa pemerintah menunjukkan ketegasan kepada kelompok ekonomi lemah, tetapi bersikap jauh lebih akomodatif terhadap kepentingan investasi.
Ketika Ruang Kota Menjadi Arena Perebutan Modal
Dalam paparannya, Adi mencoba membaca fenomena Kalimalang melalui perspektif sosiologi perkotaan dan kritik terhadap kapitalisme modern.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Bekasi tidak berdiri sendiri. Ia melihatnya sebagai bagian dari tren global ketika ruang kota berubah menjadi komoditas ekonomi yang terus diburu investor.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan