Megapolitan.co – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap kepentingan nasional dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 23 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menggunakan istilah “londo ireng” untuk menggambarkan pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas setelah potongan pidato Presiden beredar di media sosial.

Istilah yang memiliki latar belakang sejarah kolonial itu memunculkan berbagai tafsir, meski substansi yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan loyalitas, kedaulatan, dan kepentingan bangsa Indonesia.

Di tengah ramainya pembahasan, sejumlah narasi di media sosial justru membawa istilah tersebut ke ranah personal dengan mengaitkannya pada silsilah keluarga Presiden.

Padahal, secara historis, istilah londo ireng memiliki konteks yang lebih luas dan tidak semata-mata berkaitan dengan keturunan seseorang.

Kalangan akademisi pun mengingatkan agar pernyataan Presiden tidak dilepaskan dari konteks pidato secara keseluruhan. Pemaknaan istilah tersebut dinilai lebih tepat ditempatkan dalam pembahasan mengenai sikap seseorang dalam menggunakan kekuasaan serta keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan negara.

Perdebatan yang muncul setelah pidato Prabowo sekaligus memperlihatkan tantangan komunikasi politik di era media sosial. Potongan video dan narasi yang beredar cepat dapat membuat perhatian publik bergeser dari pesan utama Presiden mengenai nasionalisme dan kemandirian bangsa menjadi perdebatan mengenai identitas maupun latar belakang pribadi.

Istilah londo ireng atau “Belanda Hitam” memiliki sejarah panjang dalam perjalanan kolonialisme di Nusantara.

Dalam catatan sejarah, istilah tersebut berkaitan dengan keterlibatan kelompok non-Belanda dalam struktur kekuasaan kolonial.

Pada masa Hindia Belanda, strategi memanfaatkan kelompok lokal maupun kekuatan lain untuk memperkuat kekuasaan kolonial menjadi bagian dari praktik politik divide et impera atau politik adu domba.