Megapolitan.co – Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapan mengambil peran aktif dalam upaya menghentikan penderitaan rakyat Palestina melalui keterlibatan di Board of Peace (BoP).

Langkah ini ditegaskan dalam silaturahmi Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, dan para kiai pesantren di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memaparkan komitmen Indonesia untuk mendorong penghentian agresi militer, membuka akses bantuan kemanusiaan, hingga menyiapkan kontribusi nyata dalam misi perdamaian di Jalur Gaza.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyatakan, Presiden Prabowo menempatkan isu kemanusiaan Palestina sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia.

“Fokus Presiden Prabowo sederhana tapi tegas: menghentikan air mata dan darah rakyat Palestina. Indonesia bahkan siap menjadi negara pertama yang mengumumkan kesiapan mengirim 20.000 pasukan perdamaian untuk Gaza,” ujar Fahri, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Fahri, keterlibatan Indonesia dalam BoP, termasuk kontribusi pendanaan, diperlukan agar misi perdamaian berjalan efektif, jalur bantuan kemanusiaan dapat dibuka kembali, serta agresi militer Israel bisa ditekan melalui mekanisme internasional.

Dalam dialog di Istana, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak akan mengorbankan prinsip konstitusional negara.

Pemerintah menolak berada dalam forum internasional mana pun yang tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Presiden menyatakan dengan jelas, Indonesia akan keluar dari Board of Peace apabila forum tersebut tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini adalah sikap yang tegas dan konstitusional,” katanya.

Sikap tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela Palestina, sekaligus aktif mendorong solusi damai melalui diplomasi global.

Silaturahmi Istana ini juga menjadi ruang dialog terbuka terkait dinamika geopolitik global, termasuk peran negara-negara besar serta rencana strategis pemerintah Indonesia, seperti pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Melalui forum tersebut, pemerintah berupaya membangun kesamaan pandangan dengan tokoh-tokoh Islam nasional agar langkah diplomasi Indonesia memiliki dukungan moral dan religius yang kuat.

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menjelaskan, MUI akhirnya menyatakan dukungan terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP setelah mendengarkan langsung penjelasan Presiden Prabowo terkait tujuan dan mekanisme forum tersebut.

“Setelah kami mendengar langsung penjelasan Presiden Prabowo, BoP dipahami sebagai ikhtiar damai yang sejalan dengan syariat Islam. Prinsip utamanya adalah maslahah umat, khususnya rakyat Gaza yang terus menderita,” ujar Anwar Iskandar.

Anwar menegaskan, orientasi utama syariat Islam adalah pembebasan dan keselamatan rakyat Palestina.

“Yang menjadi prioritas syariat adalah kemerdekaan Palestina dan keselamatan rakyatnya, bukan melanggengkan kolonialisme. Selama BoP menjadi jalan menuju tujuan itu, maka wajib didukung,” tegas Anwar Iskandar.

Dengan dukungan MUI, langkah Presiden Prabowo di Board of Peace dinilai memiliki legitimasi moral sekaligus religius.

Indonesia pun kembali menegaskan posisinya di dunia Islam sebagai negara yang menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai harga mati dan siap berperan aktif dalam setiap upaya damai yang membawa kemaslahatan umat.

megapolitanco
Editor