Megapolitan.co – Rencana pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini dilihat dari sudut berbeda, antara kebutuhan percepatan distribusi ekonomi desa dan dorongan menjaga daya saing industri otomotif nasional.
Pelaksana proyek, PT Agrinas Pangan Nusantara, menilai impor kendaraan dari India merupakan langkah realistis untuk mengejar target operasional koperasi desa dalam waktu singkat.
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kebijakan tersebut sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada impor agar manfaat ekonomi tetap mengalir ke industri dalam negeri.
Total proyek kendaraan operasional koperasi desa ini mencapai Rp24,66 triliun. Armada tersebut dirancang untuk mendukung sekitar 70.000 koperasi yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah.
Sebanyak 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup akan dipasok oleh Mahindra, sementara sisanya berasal dari Tata Motors berupa Tata Yodha Pick-Up dan Ultra T.7 Light Truck.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, mengingatkan industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang cukup besar.
“Kapasitas produksi pikap nasional bisa mencapai 400.000 unit per tahun dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 40 persen.
Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Menurut Saleh, tanpa keterlibatan industri lokal, peluang penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok nasional bisa berkurang.
Sementara Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut impor dipilih setelah mempertimbangkan kemampuan produksi domestik dan kebutuhan kendaraan dalam jumlah besar secara bersamaan.
“Produksi lokal rata-rata 70 ribuan unit per tahun. Kalau dipaksakan untuk memenuhi 105 ribu unit sekaligus, bisa mengganggu distribusi logistik lainnya. Karena itu, kami membuka ruang alternatif agar harga tetap fair,” kata Joao.
Ia menambahkan efisiensi harga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program.
“Kalau kita tidak cermat mencari harga terbaik, anggarannya tidak cukup. Kendaraan ini akan dipakai untuk mendukung distribusi hasil pertanian, jadi efisiensi sangat penting,” jelasnya.
Selain harga yang diklaim lebih rendah, kendaraan berpenggerak 4×4 juga disebut lebih sesuai untuk wilayah desa dengan akses jalan berat.
Dari sisi dunia usaha, Kadin menilai pengadaan kendaraan seharusnya bisa dirancang dengan kombinasi produksi lokal dan impor agar dampak ekonominya lebih luas.
Pemerintah menegaskan pengadaan kendaraan tersebut tetap mengikuti aturan perdagangan yang berlaku. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan proses impor tidak memerlukan perlakuan khusus di luar ketentuan umum.
Sejauh ini, sekitar 1.000 unit kendaraan telah masuk ke Indonesia, dengan target pengadaan selesai pada akhir 2026.
Kontroversi pengadaan pikap desa ini memperlihatkan dua kebutuhan yang sama-sama mendesak: percepatan distribusi ekonomi desa dan penguatan industri nasional.
Jika pemerintah memilih pendekatan campuran—memadukan impor dengan produksi dalam negeri—kebijakan tersebut dinilai bisa menjadi titik temu antara efisiensi anggaran dan perlindungan industri.
Keputusan lanjutan pemerintah kini dinanti, karena proyek kendaraan koperasi desa bukan sekadar pengadaan logistik, tetapi juga menyangkut arah kebijakan industri nasional ke depan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan