Megapolitan.co – Di balik gemerlap proyek penataan kawasan Kalimalang yang digadang-gadang sebagai wajah baru Kota Bekasi, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: apakah pembangunan benar-benar hadir untuk warga, atau justru sedang membuka jalan lebih lebar bagi kepentingan modal?
Pertanyaan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Penggusuran Tanpa Solusi, Rakyat Kecil Bukan Sampah Kota” yang digelar Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) di Bekasi Timur, Senin, 22 Juni 2026 malam.
Forum tersebut menjadi ruang pertemuan beragam elemen masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis, anggota DPRD, perwakilan pemerintah daerah hingga warga yang mengaku menjadi korban langsung kebijakan penertiban.
Alih-alih menjadi forum diskusi biasa, pertemuan itu berkembang menjadi arena kritik terhadap arah pembangunan Kota Bekasi yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan masyarakat kecil.
“Kami hadir malam ini untuk menyalakan obor di tengah kota yang makin gelap gulita,” ujar Mulyadi, Ketua Umum Forkim, saat membuka diskusi.
Pernyataan itu menjadi pintu masuk bagi kritik yang lebih mendasar. Mulyadi mempertanyakan arah pembangunan yang sedang ditempuh Pemerintah Kota Bekasi.
Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah pembangunan saat ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warga atau justru lebih mengakomodasi kepentingan kelompok pemodal.
Pertanyaan tersebut muncul di tengah perubahan besar yang terjadi di koridor Kalimalang dalam beberapa bulan terakhir.
Dengan alasan penataan kawasan, estetika kota, ketertiban umum, dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), sejumlah lapak pedagang kaki lima serta permukiman informal yang telah bertahan selama bertahun-tahun dibongkar.
Namun setelah kawasan itu dibersihkan, warga justru menyaksikan kemunculan bangunan-bangunan komersial berbahan kontainer yang menempati area yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat kecil.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan