Tambang Ilegal Merajalela, Warga Kolong Marbuk: Perampokan Sumber Daya

Megapolitan.co – Praktik tambang timah ilegal kembali merebak di kawasan bekas konsesi PT Kobatin, khususnya di Kolong Marbuk dan Kenari, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan pemantauan jaringan relawan lingkungan KBO Babel, hingga Minggu (22/6/2025), ditemukan aktivitas aktif dari setidaknya 12 unit ponton tambang, dengan puluhan lainnya tampak masih dalam proses perakitan.

Sebagian besar ponton tergolong Ponton Isap Produksi (PIP) jenis TI Rajuk Tower, sementara dua unit lainnya adalah tipe TI manual. Warga setempat menyampaikan kekhawatirannya, bahwa jumlah ponton bisa melonjak hingga 60 unit apabila tidak segera ada intervensi dari pihak berwenang.

“Mereka lagi uji nyali. Kalau dibiarkan, kolong Marbuk dan Kenari bakal dikeroyok 60 ponton lebih. Ini perampokan sumber daya,” kata seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini memunculkan dugaan pembiaran sistematis oleh pihak tertentu. Sejumlah nama lama dalam jaringan tambang ilegal kembali disebut, seperti ‘Is’ alias ‘Sultan Koba’ dan ‘Ri’ dari Desa Nibung, yang diduga menjadi koordinator utama di lapangan.

Lebih jauh, warga mencurigai ada perlindungan dari oknum aparat yang justru memuluskan jalannya kegiatan tambang ilegal ini.

“Mereka bilang sudah beres sama orang atas. Dari yang koordinir, yang tampung timah, sampai institusi yang jaga keamanan,” jelasnya.

Ketua LSM TOPAN-RI Wilayah Bangka Belitung, M Zen, menuntut agar penanganan kasus ini tidak hanya dilakukan oleh aparat lokal. Ia mendesak agar pemerintah pusat turun langsung menangani.

“Kalau Kapolres, Korem, dan PT Timah masih diam, berarti mereka sudah terkontaminasi jaringan mafia tambang,” tegasnya.

Selain menimbulkan kerugian negara, warga juga mengungkapkan kekhawatiran atas rusaknya lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial akibat aktivitas tambang ilegal. Meskipun harga pasir timah di pasaran mencapai Rp 90 ribu per kilogram, warga sekitar tidak merasakan manfaat apa pun.

“Kalau ini dibiarkan, masyarakat bisa hilang kepercayaan. Kami cuma jadi penonton di tanah sendiri,” tandas seorang warga.