Megapolitan.co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengungkapkan sebanyak 115 siswa Sekolah Rakyat memutuskan mengundurkan diri.
Mayoritas berasal dari wilayah Jawa dan Sulawesi, sementara daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku mencatat jumlah pengunduran diri yang lebih sedikit.
“Di Kalimantan ada 10 siswa, di Sumatera 26 siswa, di Jawa dan Sulawesi masing-masing 35 siswa. Di Bali dan Nusa Tenggara 4 siswa, dan di Maluku 5 siswa yang mengundurkan diri,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, dikutip Kompas, Kamis, 31 Juli 2025.
“Di Papua, alhamdulillah tidak ada,” tambah dia.
Adapun total siswa yang mundur tercatat sebanyak 115 siswa, atau sekitar 1,4 persen dari total siswa yang diterima. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding total keseluruhan siswa Sekolah Rakyat, yaitu 9.705 siswa.
Namun demikian, Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah telah siap menggantikan ratusan siswa Sekolah Rakyat yang mundur itu.
Di Sulawesi, misalnya, dari 35 siswa yang mundur, ada 26 yang sudah digantikan, dan sisanya masih dalam proses. Kemudian, di Bali dan Nusa Tenggara, dari 4 yang mundur, sudah digantikan seluruhnya. Di Kalimantan, masih dalam proses.
Sementara di Sumatera, dari 26 siswa yang mundur, telah digantikan 14 siswa, dan di Jawa, dari 35 siswa yang mundur, sudah terganti 19 siswa. “Di Sulawesi, misalnya, dari 35 yang mundur, 26 sudah ada penggantinya, sisanya masih dalam proses,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, alasan utama pengunduran diri para siswa antara lain karena tidak siap tinggal di asrama dan memilih bersekolah di sekolah reguler.
“Sebagian besar merasa berat dengan aturan di asrama, ada juga yang tidak bisa jauh dari orang tua atau harus menjaga orang tua tunggal. Baik anak yatim maupun yatim piatu,” tuturnya.
Kemensos juga telah melakukan dialog dan pendekatan kepada siswa dan keluarga. Namun, jika mereka tetap memutuskan mundur, pemerintah menghormati keputusan tersebut dan tidak memaksa.
“Kalau memang itu sudah menjadi pilihan siswa dan keluarganya, tentu kita tidak bisa memaksa. Tapi kita siapkan penggantinya karena sudah ada data calon siswa yang layak untuk masuk ke Sekolah Rakyat,” tandas Gus Ipul.
Tinggalkan Balasan