Megapolitan.co – Balai Besar Kementerian Sosial (Kemensos) Regional VI wilayah Papua-Maluku mengungkapkan, baru tiga kabupaten di Provinsi Papua yang dinyatakan siap mendirikan Sekolah Rakyat. Ketiganya adalah Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi.
Menurut Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper, kesiapan ketiga daerah tersebut disebabkan adanya ketersediaan lahan yang telah memiliki sertifikat resmi.
“Seluruh Tanah Papua, baru tiga kabupaten yang memenuhi syarat. Tanah yang disiapkan harus clear and clean,” kata Jhon dikutip Antara, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan berbasis asrama dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Seluruh peserta didik akan tinggal di lingkungan sekolah selama 24 jam untuk mendapat bimbingan secara intensif dalam suasana yang aman dan mendukung proses belajar.
“Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan yang baik dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka punya hak yang sama,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjamin pembiayaan penuh, mulai dari pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas asrama. Selain itu, orang tua siswa juga akan menerima dukungan berupa bantuan pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah juga beri bantuan untuk orang tua siswa. Misalnya, bapaknya nelayan maka akan diberi perahu atau ditingkatkan skala usahanya,” ungkap Jhon.
Ia menyebut Kemensos diberi target oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat pada tahap awal secara nasional. Pemkab Teluk Wondama sendiri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar.
“Saya berharap lahan yang disiapkan pemerintah daerah sudah clean and clear, karena itu syarat utamanya,” kata Jhon.
Bupati Teluk Wondama, Elysa Auri, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan menyebut program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis untuk menjangkau anak-anak dari wilayah terpencil yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak.
“Sekolah Rakyat menghadirkan kesempatan yang sama bagi semua anak meraih masa depan lebih baik,” ucap Elysa.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi motor pembentukan generasi muda Wondama yang cerdas, berkarakter, dan tangguh menghadapi tantangan zaman.
Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan sekolah tersebut dari sisi infrastruktur hingga operasional.
“Saya meyakini Sekolah Rakyat akan jadi wadah melahirkan generasi muda Wondama yang berkualitas dan memiliki daya saing,” imbuh Elysa.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani atau yang akrab disapa bang Mola, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada tiga bupati yang mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat langsung ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Ketiganya berasal dari Kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Teluk Wondama. Adapun kelengkapan lahan dan legalitasnya menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten.
“Saat ini sudah tiga bupati yang mengajukan permohonan ke Mensos untuk membangun Sekolah Rakyat,” tandas Lakotani.
Tinggalkan Balasan