Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara yang ikut dalam anggota Board of Peace. (Dok. Sekretariat Presiden)
Megapolitan.co – Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi partisipasi Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) apabila dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari upaya diplomasi untuk memperjuangkan perdamaian dan isu kemanusiaan dari dalam forum internasional.
“Indonesia masuk ke forum ini bukan untuk sekadar hadir, tetapi untuk memperjuangkan perdamaian dan kepentingan kemanusiaan dari dalam,” ujar Prabowo Subianto dalam keterangan resmi pemerintah.
Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Palestina
Pemerintah memastikan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak berubah.
Forum internasional seperti BoP dinilai dapat menjadi salah satu jalur diplomasi untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
Presiden Prabowo menandatangani piagam partisipasi Indonesia dalam forum tersebut saat menghadiri pertemuan internasional di Davos pada 22 Januari 2026.
Forum tersebut disebut memiliki mandat untuk memantau dinamika pascakonflik di Gaza serta mendorong stabilitas kawasan sesuai kerangka resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak berubah. Justru melalui forum internasional seperti ini kita dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai,” kata Presiden.
Ia juga menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak bersifat permanen dan akan terus ditinjau.
“Apabila pada akhirnya forum ini tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia, tentu pemerintah akan mempertimbangkan langkah untuk menarik diri,” tegasnya.
Kritik Publik Muncul
Keputusan Indonesia bergabung dalam forum tersebut sempat menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya mendorong pemerintah agar menarik diri dari forum tersebut.
Pemerintah menilai isu konflik Palestina–Israel merupakan persoalan geopolitik yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan diplomasi yang cermat dan tidak bisa disederhanakan.
Seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri selalu melalui proses evaluasi yang komprehensif.
“Setiap kebijakan luar negeri selalu dikaji secara menyeluruh, termasuk dinamika konflik internasional, kepentingan nasional, serta peluang diplomasi yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong perdamaian,” ujar sumber pemerintah tersebut.
Menurutnya, kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional justru membuka peluang untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat terus berperan aktif dalam mendorong proses perdamaian yang adil serta memastikan kepentingan kemanusiaan tetap menjadi prioritas dalam diplomasi internasional.
Tinggalkan Balasan