Dalam konteks KNMP, rasa memiliki menjadi penting karena berbagai fasilitas yang tersedia membutuhkan perawatan secara berkelanjutan. Pabrik es, gudang beku, bengkel kapal, dermaga, dan sarana lainnya tidak hanya membutuhkan biaya pembangunan, tetapi juga pengelolaan setelah digunakan.
Pelibatan masyarakat juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Aktivitas ekonomi nelayan di Raja Ampat memiliki hubungan langsung dengan sumber daya laut yang menjadi basis kehidupan masyarakat.
Karena itu, pengembangan ekonomi pesisir perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan laut. Peningkatan aktivitas ekonomi tidak seharusnya mengabaikan keberlanjutan sumber daya yang menjadi tempat masyarakat mencari penghidupan.
Gotong Royong dalam Pengelolaan Fasilitas
Semangat gotong royong dalam pembangunan KNMP dapat dimaknai lebih luas daripada sekadar keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan fisik.
Gotong royong dapat diterapkan melalui keterlibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas, menyusun aturan pemanfaatan, memastikan sarana digunakan sesuai peruntukan, hingga membangun tanggung jawab bersama terhadap aset yang telah tersedia.
Fasilitas perikanan yang dibangun pemerintah merupakan sarana yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka panjang. Karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan program.
Jika masyarakat mempunyai ruang yang cukup untuk terlibat, fasilitas KNMP berpeluang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi sehari-hari nelayan.
Pabrik es dapat mendukung penanganan hasil tangkapan. Gudang beku dapat membantu penyimpanan. Bengkel kapal dapat menunjang kebutuhan perawatan sarana melaut. Sementara fasilitas lainnya dapat mendukung berbagai kebutuhan nelayan di kawasan tersebut.
Dengan fungsi tersebut, KNMP dapat berkembang sebagai kawasan yang hidup dan digunakan masyarakat, bukan sekadar kawasan dengan sejumlah bangunan yang telah selesai dibangun.
KNMP Warmasen Dapat Didorong Jadi Ekosistem Ekonomi
Pemerintah menempatkan program KNMP sebagai bagian dari agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sekretariat Negara menyebut program tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Tinggalkan Balasan