Megapolitan.co – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah munculnya berbagai laporan mengenai pelaksanaan program di sejumlah daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui audit terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembekuan unit yang belum memenuhi persyaratan, penutupan dapur yang belum mengantongi ketentuan sanitasi hingga pemberian sanksi terhadap pelaksana yang dinilai lalai.
Penguatan pengawasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau penerima manfaat dalam jumlah besar, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Di tengah langkah tersebut, pernyataan Kepala BGN Sudaryono mengenai ramainya persoalan MBG di media sosial justru memicu perdebatan publik.
Sudaryono menyebut dinamika pemberitaan mengenai MBG turut dipengaruhi faktor ideologis dan politik serta menyebut sejumlah pihak yang membuat persoalan tersebut ramai.
Pernyataan itu kemudian ditafsirkan sebagian pihak sebagai bentuk penyangkalan atau denial terhadap laporan gangguan kesehatan setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan MBG.
Namun, polemik tersebut perlu dilihat secara terpisah dari langkah konkret BGN yang terus melakukan evaluasi dan penertiban terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pernyataan bahwa program MBG secara umum berjalan. Evaluasi terhadap unit pelaksana tetap dilakukan ketika ditemukan persoalan maupun ketika persyaratan operasional belum dipenuhi.
Pernyataan Sudaryono dan Dinamika MBG
Sudaryono sebelumnya memberikan penjelasan mengenai ramainya pemberitaan serta perbincangan terkait persoalan MBG di media sosial.
Dalam pernyataannya yang beredar pada 14 September 2026, ia menyebut guru, orang tua siswa, wartawan hingga oknum LSM sebagai pihak yang ikut membuat persoalan MBG ramai.
Tinggalkan Balasan