Megapolitan.co – Menyusul temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi merencanakan monitoring ke sejumlah supermarket dan toko beras di wilayahnya.
Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah praktik pengoplosan beras yang kerap merugikan konsumen juga terjadi di Kota Bekasi.
Kepala DKPPP Kota Bekasi, Herbert Panjaitan, mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat internal untuk menyusun strategi pengawasan. Dalam waktu dekat, tim dari dinas akan diturunkan ke lapangan.
“Untuk sementara akan kita monitoring dulu, hasilnya seperti apa nanti ada Satgas Pangan. Yang jelas kita akan tingkatkan pengawasan, karena biasanya pengawasan lebih kepada harga dan ketersedian beras di pasaran,” kata Herbert kepada awak media, Jumat, 18 Juli 2025.
Monitoring ini akan difokuskan pada penelusuran keberadaan beras bermerek yang dicurigai merupakan hasil pencampuran antara beras kualitas medium dan premium, namun dijual dengan harga premium atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Herbert menjelaskan, DKPPP tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengambil tindakan hukum atau pengujian sampel, karena itu merupakan ranah dari Satgas Pangan.
“Yang jelas kita akan lakukan pengawasan di jalur distribusi. Bila ditemukan indikasi kuat, hasilnya akan kita sampaikan kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Di tengah kekhawatiran publik soal praktik beras oplosan ini, DKPPP mengimbau masyarakat tetap tenang dan bersikap bijak saat berbelanja kebutuhan pokok.
“Kami harap masyarakat bisa bijak dalam berbelanja. Dan silahkan belanja di mana masyarakat nyaman untuk berbelanja,” ujarnya menutup pernyataan.
Sebagai catatan, beras oplosan umumnya merupakan campuran beras medium yang dicampur dengan sedikit beras premium, lalu dikemas dan dijual seolah-olah sebagai beras kualitas tinggi.
Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mendistorsi pasar beras yang seharusnya transparan dan jujur.
Tinggalkan Balasan