Pengawasan Diperkuat, MBG Tetap Berjalan
Perdebatan mengenai Program MBG semestinya tidak hanya diarahkan pada dua pilihan, yakni menghentikan program secara keseluruhan atau menjalankannya tanpa evaluasi.
Pemerintah memiliki pilihan yang lebih terukur, yaitu memperbaiki pelaksanaan di lapangan sekaligus memberikan sanksi kepada SPPG yang terbukti melanggar ketentuan.
Setiap laporan dugaan keracunan perlu dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui secara jelas apakah persoalan terjadi pada bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, batas waktu konsumsi atau faktor lainnya.
Pemerintah juga perlu memastikan seluruh SPPG menerapkan standar keamanan pangan yang sama serta tidak memberikan toleransi terhadap mitra yang mengabaikan ketentuan.
Dengan pendekatan tersebut, kritik terhadap pelaksanaan MBG tetap dapat menjadi bagian dari pengawasan publik tanpa harus menggeneralisasi seluruh program berdasarkan kasus yang masih dalam proses pemeriksaan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya dapat diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan kepada masyarakat.
Aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah memastikan setiap makanan yang diberikan kepada siswa telah melalui proses pengawasan sehingga aman ketika sampai dan dikonsumsi penerima manfaat.
Karena itu, setiap kasus dugaan keracunan harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan sekaligus membersihkan pelaksanaan MBG dari SPPG yang tidak memenuhi ketentuan.
Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus diberikan secara tegas. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan.
Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memulihkan kepercayaan siswa, orang tua dan masyarakat terhadap program tersebut.
Tinggalkan Balasan