BGN pun terus melakukan pembenahan tata kelola, termasuk memperkuat pengawasan terhadap operasional dapur MBG yang menjadi bagian penting dari rantai penyediaan makanan.
Sudaryono mengakui dirinya terpukul ketika kembali muncul laporan kasus. Namun, kondisi tersebut justru menjadi dorongan bagi BGN untuk memperbaiki sistem dan memastikan prosedur diterapkan secara lebih disiplin.
“Kami pastikan kami berusaha keras, ya, bagaimana. Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90% tuh karena tidak taat SOP,” ujarnya.
Keamanan Pangan Jadi Prioritas Pemerintah
Setiap laporan dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG tetap harus ditangani secara serius.
Ketika siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG, pemerintah bersama pengelola SPPG memiliki kewajiban memastikan penyebabnya ditelusuri secara menyeluruh dan transparan.
Kekhawatiran siswa maupun orang tua juga perlu dijawab melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan.
Salah satunya dengan memastikan seluruh dapur MBG menjalankan standar keamanan pangan. Apabila ditemukan persoalan serius, operasional SPPG dapat dihentikan sementara untuk kepentingan pemeriksaan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa keselamatan penerima manfaat tetap ditempatkan sebagai prioritas, sekaligus mencegah satu kasus pada pelaksana tertentu langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh Program MBG harus dihentikan.
Kasus Tana Toraja Jadi Bahan Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan MBG juga berlangsung di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tana Toraja pada 5 September 2026, pihak mitra SPPG Makale Batupapan 1 memberikan penjelasan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang dialami siswa dan guru.
Tinggalkan Balasan