Megapolitan.co – Peristiwa kecelakaan yang melibatkan bus milik Transjakarta, pada Kamis (12/2/2026) siang, meninggalkan duka mendalam.
Seorang pejalan kaki berinisial S (27) tewas setelah terlindas bus di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.
Insiden tersebut tidak hanya memicu keprihatinan soal keselamatan transportasi publik, tetapi juga membuka kembali perbincangan mengenai kondisi finansial operator bus milik Pemprov DKI Jakarta, yakni PT Transportasi Jakarta.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai kejadian ini seharusnya menjadi titik evaluasi menyeluruh.
Namun ia justru melihat adanya kejanggalan, terutama karena laba perusahaan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Ia memaparkan, laba komprehensif perusahaan pada 2024 hanya sekitar Rp197 miliar. Angka itu dinilai jauh lebih kecil dibandingkan laba tahun 2022 yang mencapai Rp342 miliar serta tahun 2021 sebesar Rp280 miliar.
“Padahal subsidi dari APBD DKI Jakarta pada 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi labanya justru minimal,” ujar Uchok dalam keterangannya, dikutip Senin (16/2/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, pada 2021 subsidi tercatat sekitar Rp2,7 triliun dengan laba Rp280 miliar. Sedangkan pada 2024 subsidi meningkat menjadi sekitar Rp3,6 triliun, namun laba justru turun menjadi Rp197 miliar.
Menurut Uchok, kondisi yang ia sebut sebagai “subsidi tinggi, laba minimal” harus mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa dana operasional transportasi publik berasal dari pajak masyarakat, sehingga pengelolaannya wajib terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana publik sekaligus mendorong perbaikan tata kelola layanan transportasi di ibu kota.
Di tengah duka atas jatuhnya korban jiwa, dua isu kini muncul bersamaan, keselamatan penumpang dan pejalan kaki, serta transparansi pengelolaan subsidi.
Keduanya menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dijawab demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik Jakarta.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan