Megapolitan.co – Ruang pendidikan kembali ternoda darah. Empat guru di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, meregang nyawa setelah ditembak kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Di balik rentetan peluru itu, muncul klaim sepihak yang menyebut para korban sebagai informan Badan Intelijen Negara (BIN).
Namun klaim tersebut justru memantik kecaman keras dari pengamat hak asasi manusia. Narasi “agen intelijen” dinilai hanya kedok untuk menutupi tindakan brutal terhadap warga sipil yang sama sekali tidak terlibat konflik bersenjata.
Pengamat keamanan dan HAM, yang juga dosen Ilmu Pemerintahan UNPAM, Efriza, menilai tuduhan TPNPB tidak memiliki dasar hukum, bukti, maupun proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah kejahatan berat terhadap masyarakat sipil. Korban adalah guru, bukan aparat intelijen. Tuduhan sebagai informan BIN tidak pernah dibuktikan dan hanya dijadikan alasan untuk membenarkan pembunuhan. Kejadian ini tidak sekadar propaganda, tetapi kejahatan terhadap HAM” ujarnya, Selasa, 4 Februari 2026.
TPNPB mengklaim penembakan dilakukan karena para guru dianggap memasuki wilayah konflik dan dicurigai sebagai mata-mata.
Namun bagi pengamat, dalih tersebut tidak bisa menghapus fakta bahwa korban adalah tenaga pendidik sipil yang tidak bersenjata.
Tak ada peringatan, tak ada pemeriksaan, apalagi proses peradilan. Yang terjadi hanyalah keputusan sepihak yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.
“Ini bukan perang, ini eksekusi sepihak. Mereka dengan mudah menembak warga sipil tanpa proses hukum apa pun. Ini tindakan yang sangat tidak berprikemanusiaan,” tegas Efriza yang juga pengamat HAM tersebut.
Menurut Efriza, pelabelan korban sebagai informan negara bukan hal baru. Pola ini berulang setiap kali terjadi pembunuhan terhadap warga sipil di Papua, mulai dari pendulang emas hingga masyarakat biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan.
“Narasi informan BIN atau TNI selalu muncul setelah ada korban sipil. Ini murni propaganda untuk menyebar teror dan membangun pembenaran di mata simpatisan mereka,” ujarnya.
Sumber keamanan menyebut, sasaran kekerasan kelompok bersenjata selama ini justru bukan instalasi militer. Yang diserang adalah ruang-ruang sipil: sekolah, rumah ibadah, serta tokoh masyarakat yang seharusnya dilindungi dalam situasi apa pun.
“Yang diserang justru guru, tokoh agama, bahkan jemaat gereja, dengan dalih bekerja sama dengan pemerintah. Ini menunjukkan target mereka adalah warga sipil, bukan aparat bersenjata,” katanya.
Aparat menilai meningkatnya serangan terhadap tenaga pendidik dan tokoh masyarakat berkaitan erat dengan tekanan penegakan hukum yang semakin intens di Papua. Ketika ruang gerak menyempit, teror terhadap warga sipil dijadikan jalan pintas untuk menebar ketakutan.
“Karena terdesak oleh operasi penegakan hukum, mereka meningkatkan eskalasi teror untuk menimbulkan ketakutan. Guru dan tokoh agama dijadikan sasaran karena dianggap paling mudah,” ujar sumber tersebut.
Negara menegaskan komitmennya melindungi masyarakat sipil dan memastikan setiap pelaku kekerasan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Aparat juga mengingatkan publik agar tidak terjebak propaganda yang berupaya mengaburkan kejahatan kemanusiaan dengan dalih perjuangan.
Tinggalkan Balasan