Kelompok bersenjata OPM melayangkan tudingan terhadap TNI atas insiden kebakaran rumah warga di Kampung Yaiki Maiki, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (1/7/2025).
Megapolitan.co – Kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melayangkan tudingan terhadap aparat TNI atas insiden kebakaran rumah warga di Kampung Yaiki Maiki, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (1/7/2025) sekira pukul 08.20 WIT.
Tuduhan itu disampaikan melalui siaran pers Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM, Sebby Sambom, yang menyebut bahwa sejumlah rumah warga dibakar oleh aparat dalam rangkaian operasi militer di wilayah tersebut. Sambom mengklaim informasi tersebut diperoleh dari jaringan intelijen mereka, Papuan Intelligence Service (PIS).
Menurut versi OPM, kebakaran itu terjadi setelah prajurit TNI tidak menemukan target operasi, yaitu anggota TPNPB-OPM, lalu bertindak membakar rumah warga. Sambom juga menyatakan bahwa peristiwa itu menyebabkan sebagian warga memilih meninggalkan kampung dan mengungsi ke lokasi yang dianggap aman.
“Militer Indonesia datang untuk mencari pasukan TPNPB-OPM, tapi karena tidak ditemukan, mereka justru membakar rumah warga. Akibatnya, warga ketakutan dan terpaksa mengungsi,” ujar Sambom dalam keterangannya.
Ia juga menyerukan kepada pemerintah dan pimpinan militer, termasuk Presiden Prabowo Subianto, agar menghentikan operasi militer yang menurutnya telah menimbulkan penderitaan warga sipil. Menurutnya, tindakan pembakaran rumah yang tidak terkait dengan kelompok bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Menanggapi tudingan tersebut, Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel TNI Candra Kurniawan, menegaskan bahwa tidak ada prajurit TNI yang terlibat dalam pembakaran rumah warga. Ia menyebut bahwa keberadaan TNI di Papua semata-mata untuk menjalankan tugas perlindungan terhadap masyarakat.
“TNI tidak pernah melakukan pembakaran rumah warga. Seluruh prajurit di wilayah Papua menjalankan tugas dengan memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat,” tegasnya dalam pernyataan tertulis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kapenkogabwilhan III, Kolonel TNI Winaryo, terkait tudingan OPM tersebut.
Sebelumnya, Kelompok bersenjata OPM dalam siaran pers yang disampaikan Sebby Sambom, juga menuding TNI mengambil alih gedung SD Inpres di Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin, 30 Juni 2025.
Menurut Sambom, kehadiran aparat TNI bersenjata lengkap di kawasan pegunungan itu membuat warga sipil resah dan takut untuk beraktivitas. Ia menyebut, mobilitas warga dari dan ke kampung menjadi terganggu akibat penyisiran bersenjata oleh militer.
Ia juga menuduh pemerintah Indonesia memutus jaringan internet di wilayah tersebut, yang menurutnya menyulitkan pihak OPM untuk menyampaikan informasi kondisi terkini dari lapangan.
Tinggalkan Balasan