Megapolitan.co – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menegaskan pentingnya kesinambungan kepemimpinan nasional melalui penyelarasan peran presiden dan wakil presiden.
Penegasan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memajukan Indonesia” yang menyoroti prasyarat keberhasilan pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu periode penuh.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menilai perubahan besar bangsa tidak akan tercapai tanpa kesatuan arah di level kepemimpinan tertinggi. Keselarasan visi dinilai menjadi fondasi utama agar agenda pembangunan tidak tersendat oleh friksi politik internal.
Ketua Umum PP GMH Rizki Ulfahadi menekankan bahwa stabilitas kepemimpinan hanya dapat dijaga jika presiden dan wakil presiden berjalan pada jalur yang sama.
“Kestabilan arah kepemimpinan hanya mungkin terwujud jika presiden dan wakil presiden bekerja dalam orbit visi yang sama. Tanpa itu, kesinambungan agenda nasional akan mudah terganggu,” ujarnya dalam sesi FGD, Jumat 12 Desember 2025.
Menurutnya, stabilitas politik berpengaruh langsung terhadap efektivitas kebijakan publik, keberlanjutan program prioritas, hingga kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional.
Dalam konteks ini, FGD PP GMH memandang Prabowo–Gibran mengemban tanggung jawab sejarah untuk membuka babak baru pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerataan, serta modernisasi sektor-sektor strategis.
Pandangan serupa disampaikan Kabid Inovasi dan Kajian Strategis komunitas Biru Muda yang menyoroti arti penting kemitraan kepemimpinan nasional.
“Soliditas Prabowo–Gibran bukan soal harmoni personal saja, tetapi prasyarat eksekusi kebijakan tanpa distorsi politik. Ketika irama kepemimpinan sinkron, kepercayaan publik akan terjaga,” katanya.
FGD juga menyinggung adanya dorongan dari sejumlah kelompok purnawirawan yang meminta pemberhentian Wakil Presiden Gibran. Peserta diskusi menilai desakan tersebut justru berpotensi merugikan demokrasi.
Pemaksaan pemberhentian terhadap pejabat hasil pemilu dinilai dapat menggerus kepercayaan publik dan menempatkan Presiden Prabowo pada posisi dilematis, seolah membenarkan praktik yang melemahkan legitimasi demokratis pasangan terpilih.
“Jika tekanan politik mampu menggoyang jabatan wakil presiden, itu menciptakan preseden berbahaya. Di masa depan, setiap pemerintahan bisa diganggu oleh kelompok tanpa mandat elektoral,” ucap juru bicara Obor Kebangsaan.
Ia menilai pola semacam itu membuka celah manipulasi politik yang berisiko mengganggu stabilitas jangka panjang.
Karena itu, FGD PP GMH menekankan bahwa keberlanjutan kemitraan Prabowo–Gibran merupakan bagian dari penguatan budaya demokrasi di Indonesia.
Pemerintahan yang kokoh, menurut mereka, harus berdiri di atas legitimasi rakyat. Penyelesaian masa jabatan secara utuh dinilai penting agar publik dapat menilai kinerja pemerintahan secara objektif, terutama pada agenda strategis seperti pembangunan infrastruktur, transformasi industri, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagaimana dirangkum moderator FGD, konsistensi kepemimpinan akan memperkuat struktur pemerintahan dan menjaga kesinambungan kebijakan.
Sikap menolak desakan pemberhentian Wapres Gibran dipandang sebagai langkah rasional sekaligus wujud penghormatan terhadap tatanan demokrasi yang dibangun melalui proses dan perjuangan panjang.
Tinggalkan Balasan