Megapolitan.co – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menilai wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran yang disuarakan sejumlah pihak sebagai sinyal berbahaya bagi konsolidasi demokrasi Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memajukan Indonesia” yang digelar sebagai ruang kritik dan refleksi arah kepemimpinan nasional.
Dalam diskusi itu, peserta FGD menekankan bahwa kepemimpinan hasil pemilu memiliki legitimasi konstitusional yang tidak boleh diganggu oleh tekanan politik di luar mekanisme demokratis.
Upaya menggoyang posisi wakil presiden dinilai berpotensi menciptakan instabilitas dan preseden buruk bagi pemerintahan di masa depan.
FGD juga mencatat bahwa soliditas antara presiden dan wakil presiden menjadi benteng dari distorsi politik.
Kabid Inovasi dan Kajian Strategis komunitas Biru Muda menilai hubungan kerja keduanya menentukan efektivitas pemerintahan.
“Soliditas Prabowo–Gibran bukan soal harmoni personal saja, tetapi prasyarat eksekusi kebijakan tanpa distorsi politik. Ketika irama kepemimpinan sinkron, kepercayaan publik akan terjaga,” ujarnya, Jumat 12 Desember 2025.
Sorotan tajam muncul ketika FGD membahas desakan sejumlah kelompok purnawirawan yang meminta pencopotan Wapres Gibran. Peserta diskusi menilai langkah tersebut kontraproduktif dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.
Pemecatan paksa terhadap pejabat yang dipilih melalui pemilu dinilai dapat mengikis kepercayaan publik serta menempatkan Presiden Prabowo dalam posisi sulit secara politik dan moral.
Juru bicara Obor Kebangsaan mengingatkan risiko jangka panjang dari praktik tekanan politik semacam itu.
Tinggalkan Balasan