Ilustrasi: Konflik batas wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau memicu reaksi keras dari kalangan nelayan Babel. (Tribunnews)
Megapolitan.co – Konflik batas wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Kepulauan Riau (Kepri) kembali memanas. Isu klaim sepihak atas Pulau Tujuh, Pulau Toti, dan Pulau Dua memicu reaksi keras dari kalangan nelayan Babel.
DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Babel mendesak Gubernur segera menggugat persoalan ini secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Desakan itu disuarakan langsung oleh Ketua HNSI Babel, Ridwan.
“Jangankan Pulau Tujuh, Pulau Toti atau Pulau Dua pun sudah dicaplok Kepri. Ini jelas sebuah pencaplokan wilayah teritorial, yang jika dibiarkan akan mempersempit laut kita,” tegas Ridwan, Minggu, 22 Juni 2025
Sengketa ini bukan baru terjadi. Sejak pemekaran Provinsi Babel lewat UU Nomor 27 Tahun 2000, wilayah Pulau Tujuh secara legal berada dalam Kabupaten Bangka.
Namun, pasca pembentukan Provinsi Kepri lewat UU No. 31 Tahun 2003, wilayah yang sama justru diklaim masuk Kabupaten Lingga. Akibatnya, muncul dualisme administratif yang belum terselesaikan hingga kini.
Menurutnya, dari sisi sosial dan ekonomi, masyarakat Pulau Tujuh lebih dekat dengan Babel. Akses pendidikan, perdagangan, hingga layanan publik selama ini bergantung pada Bangka, khususnya wilayah Belinyu dan Bangka Barat.
“Penduduknya berdagang, sekolah, dan berinteraksi di Bangka Belitung. Jadi wajar jika wilayah ini kita perjuangkan kembali,” jelas Ridwan.
Ia juga menyinggung kelambanan pemerintah daerah dalam merespons kajian ilmiah yang sudah ada. Salah satunya, tabulasi data dari Blue and Green Community (BnG) yang sempat diserahkan ke Pemprov Babel, namun tak pernah ditindaklanjuti.
“Saat itu pemerintah lamban dan tidak ada tindak lanjut. Sekarang sudah saatnya tegas,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan