Program Gizi Nasional Kolaborasi Swasta-Pemerintah, Bukan Kompetisi

Megapolitan.co – Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis inisiatif swasta di Jakarta Barat mendadak jadi buah bibir.

Menggunakan sistem kupon di sekolah dasar, gerakan ini dipuji karena geraknya yang lincah, hingga memicu narasi bahwa sektor swasta jauh lebih “sigap” ketimbang pemerintah.

Namun, membandingkan keduanya ibarat membandingkan pelari cepat dengan pelari maraton. Alih-alih kompetisi, fenomena ini justru mempertegas bahwa Program Gizi Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target yang lebih besar.

Di Jakarta Barat, MBG swasta memberikan fleksibilitas tinggi. Siswa cukup menukarkan kupon di kantin sekolah, sebuah skema praktis yang langsung memberdayakan UMKM dan pedagang lokal di lingkungan pendidikan. Efektivitasnya dalam skala kecil memang tak diragukan.

Meski begitu, model ini memiliki keterbatasan ruang gerak. Jangkauannya masih bersifat sporadis dan jumlah penerimanya pun terbatas pada titik-titik tertentu yang terjangkau oleh donasi atau anggaran mandiri.

Berseberangan dengan model swasta, MBG pemerintah adalah bagian dari strategi besar Program Gizi Indonesia. Di bawah komando Badan Gizi Nasional dan sokongan penuh Kemenkeu, program ini memikul beban untuk menjangkau jutaan nyawa, mulai dari balita hingga ibu menyusui, termasuk mereka yang berada di pelosok wilayah 3T.

“Melalui MBG, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi,” ujar Wamen Bappenas, Febrian A Ruddyard.

Perlu dipahami bahwa kecepatan eksekusi swasta dimungkinkan karena minimnya hambatan birokrasi dan regulasi berlapis.

Di sisi lain, pemerintah harus membangun fondasi yang kokoh, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna menjamin distribusi yang merata di seluruh nusantara.

“Kecepatan di satu titik tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk program nasional yang menjangkau jutaan penerima,” jelas Iskandar, salah satu pemilik SPPG.

Program pemerintah memiliki keunggulan pada aspek standarisasi. Setiap butir nasi dan potongan lauk diawasi ketat secara gizi dan higienitasnya, serta memiliki tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keamanan pangan ini juga menjadi prioritas utama untuk keberlanjutan jangka panjang, sesuatu yang sulit disamai oleh gerakan berbasis donasi yang bersifat fleksibel.

Narasi yang membenturkan “kecepatan swasta” dengan “skala pemerintah” sebenarnya kurang tepat. Keduanya justru bisa saling mengisi celah yang ada. Partisipasi publik adalah bukti bahwa kebijakan ini mendapat dukungan nyata.

“Partisipasi swasta menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah mendapat dukungan. Ini momentum untuk memperkuat sinergi, bukan membandingkan,” tegas pengamat kebijakan publik, Fauzan.

Sudah saatnya publik mengubah sudut pandang. MBG swasta unggul dalam kelincahan lokal, sementara pemerintah unggul dalam keberlanjutan dan jangkauan massal.

Program Gizi Indonesia harus dipandang sebagai sebuah ekosistem besar di mana semua pihak bahu-membahu demi satu tujuan mulia: mencetak generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan tangguh.