Megapolitan.co – Dugaan pembengkakan anggaran dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur mulai menjadi polemik.
Nilai proyek yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah per pasang memicu sorotan dari sejumlah pihak.
Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki pengadaan tersebut.
Lembaga itu menilai terdapat kejanggalan dalam penggunaan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Isu ini ramai diperbincangkan usai beredarnya foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan bantuan sepatu kepada para siswa penerima program.
Di tengah program bantuan tersebut, publik justru mempertanyakan besaran harga pengadaan sepatu yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah per pasang.
Gus Ipul sebelumnya menegaskan bahwa bantuan sepatu itu bukan berasal dari anggaran Kementerian Sosial.
“Ini bukan barang dari Kemensos, ini hadiah khusus dari Gubernur Jawa Timur,” ujar Gus Ipul.
Meski demikian, Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai dana pengadaan tetap bersumber dari uang rakyat melalui APBD Jawa Timur sehingga penggunaannya harus terbuka dan efisien.
Menurut Uchok, dukungan terhadap program Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan prinsip akuntabilitas anggaran.
“Alasannya karena Ibu Khofifah sangat mendukung program Presiden Prabowo, sehingga anggaran untuk pengadaan sepatu ini terus disiapkan,” kata Uchok, Kamis (7/5/2026).
CBA juga menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam nilai pengadaan sepatu antara tahun anggaran 2025 dan 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2025 nilai pengadaan disebut mencapai sekitar Rp1 miliar dengan harga rata-rata Rp375 ribu per pasang.
Sedangkan pada 2026 total anggaran tercatat sekitar Rp461 juta dengan harga rata-rata Rp171 ribu per pasang.
Selisih harga yang cukup jauh untuk barang dengan fungsi serupa itu dinilai memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme pengadaan.
“Ini yang jadi pertanyaan. Barang dengan fungsi yang sama, hanya berbeda setahun, tapi harganya bisa turun drastis lebih dari separuh,” ujar Uchok.
Ia bahkan menyentil mahalnya harga sepatu pada pengadaan sebelumnya yang dianggap tidak wajar untuk kategori perlengkapan sekolah.
“Apakah sepatunya memakai bahan premium, teknologi khusus, atau ada hal lain yang membuat harganya sangat mahal?” sindirnya.
CBA meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan polemik tersebut. Uchok menilai penyelidikan penting dilakukan agar masyarakat mendapat penjelasan utuh mengenai proses pengadaan dan penggunaan APBD.
Menurutnya, apabila pengadaan dilakukan dengan harga yang lebih rasional, jumlah penerima bantuan dapat diperluas.
“Jangan sampai niat baik membantu anak-anak sekolah justru menimbulkan pertanyaan publik soal transparansi dan kewajaran harga,” tegasnya.
Uchok pun berharap Kejagung dapat segera membuka penyelidikan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek bantuan sepatu tersebut.
“Supaya anggaran pajak rakyat bisa diselamatkan dan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Uchok.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan