Megapolitan.co – Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergerak cepat memperluas akses pangan bergizi melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Langkah ini menjadi bagian penting dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada 16 Oktober 2025, Kepala BGN menetapkan pembangunan 4.770 SPPG terpencil yang akan dijalankan melalui Satgas Percepatan MBG.
Setiap kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, akan menjadi ketua pelaksana di wilayahnya masing-masing.
Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini sulit tersentuh layanan gizi seimbang dan makanan bergizi gratis. Berdasarkan data 2023, angka kemiskinan di wilayah tertinggal masih mencapai 24,29 persen, sementara kasus stunting masih tinggi dan penerima manfaat MBG di sejumlah daerah belum mencapai 1.000 orang.
Namun, upaya tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan dan ahli gizi, akses logistik yang sulit, hingga rantai pasok pangan yang belum stabil dan minimnya edukasi gizi di masyarakat.
Bangun dengan Standar Ketat dan Akses yang Mudah
Direktur Utama BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Satgas Percepatan SPPG akan memastikan setiap unit dibangun sesuai standar yang telah ditetapkan, mulai dari lokasi, fasilitas, hingga tata kelola pelayanan.
“Bangunan SPPG dirancang berukuran ideal 10 x 15 meter agar mampu melayani kebutuhan gizi masyarakat di daerah dengan akses terbatas,” jelas Dadan.
Lokasi pembangunan juga ditetapkan dengan ketentuan dapat dijangkau maksimal dalam waktu 30 menit perjalanan dari permukiman masyarakat, agar pelayanan gizi benar-benar mudah diakses oleh warga di daerah terpencil.
Sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo, BGN telah membangun lebih dari 11.000 SPPG yang kini menjangkau hampir 40 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dengan tambahan 4.770 SPPG baru, pemerintah menargetkan cakupan penerima manfaat MBG meningkat hingga 70–75 juta anak.
Sinergi Lintas Sektor untuk Akselerasi Program
Pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat pembangunan SPPG terpencil. Selain menggunakan anggaran APBN, program ini juga membuka peluang dukungan dari CSR perusahaan, APBD daerah, dan inisiatif tokoh masyarakat.
BGN juga menggandeng sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, guna memastikan distribusi bahan pangan dan pembangunan infrastruktur penunjang berjalan efektif dan tepat sasaran.
Gerakan Patriot MBG, Wujud Kepedulian Gizi dari Masyarakat
Untuk memperkuat partisipasi publik, BGN meluncurkan gerakan Patriot MBG, yaitu jaringan relawan yang berperan aktif mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lingkungan masing-masing.
Peran masyarakat dianggap kunci dalam mempercepat penurunan angka stunting dan memperluas pemahaman gizi seimbang di tingkat keluarga.
“Meski tantangan di wilayah terpencil besar, dengan kerja sama semua pihak kita bisa memastikan program MBG terwujud merata dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Dadan.
Pembangunan SPPG di wilayah terpencil menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan dan ketahanan gizi nasional.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini diharapkan melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing, tanpa ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari akses gizi layak.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan