Jejak hubungan antara kekuatan kolonial dan kelompok lokal bahkan dapat ditelusuri sejak era Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC).
Salah satu contohnya terlihat dalam Perang Makassar pada 1666-1669.
VOC di bawah pimpinan Cornelius Speelman menjalin aliansi dengan Arung Palakka dari Soppeng-Bone untuk menghadapi Kesultanan Gowa yang dipimpin Sultan Hasanuddin.
Konflik tersebut kemudian berakhir dengan Perjanjian Bongaya pada 1667. Peristiwa itu menjadi salah satu catatan sejarah mengenai bagaimana kepentingan kolonial bertemu dengan dinamika politik kekuatan lokal.
Penggunaan istilah londo ireng kemudian memiliki konteks lain pada abad ke-19. Tentara kolonial Belanda atau KNIL merekrut ribuan prajurit dari Afrika Barat, termasuk wilayah Elmina, Ghana, pada periode 1831 hingga 1872.
Mereka secara resmi dikenal sebagai Zwarte Hollanders. Di tengah masyarakat lokal, para serdadu tersebut kemudian disebut dengan istilah londo ireng.
Keterlibatan kelompok pribumi dalam struktur militer kolonial juga terlihat dalam Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada 1825-1830. Belanda memanfaatkan pasukan pembantu atau hulptroepen yang berasal dari berbagai wilayah di Nusantara.
Sejumlah publikasi sejarah dan referensi historiografi mencatat keterlibatan pasukan asal Minahasa. Pasukan tersebut dipimpin Tololiu Hermanus Willem Dotulong bersama sejumlah kapten, termasuk Benjamin Thomas Sigar, dalam peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang pada Maret 1830.
Peran historis tersebut sampai sekarang masih menjadi bagian dari kajian dan diskusi akademis. Dalam perkembangan penggunaan bahasa di masyarakat Jawa, makna londo ireng kemudian mengalami pergeseran.
Istilah tersebut dapat digunakan secara peyoratif untuk menggambarkan orang pribumi yang dianggap membantu, berpihak, atau mengabdi kepada kepentingan penjajah dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri.
Akademisi: Londo Ireng Tak Berkaitan dengan Keturunan
Dosen STAI Kuningan, Dakhori, melihat istilah londo ireng dalam konteks kekuasaan dan perilaku, bukan berdasarkan ras, fisik, maupun garis keturunan seseorang. Menurutnya, istilah tersebut dalam konteks kekinian lebih tepat dipahami sebagai kritik terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan.






Tinggalkan Balasan