“Jadi bukan diliburkan, tetapi anak-anak ini belajar dari rumah dan dikontrol melalui kelas digital Rumah Betang,” ujarnya.
Disdik Kalteng juga memperhitungkan kondisi siswa yang tidak memiliki akses internet.
“Kalau tidak ada internet maka modulnya yang diberikan, sehingga guru bisa memberikan tugas,” kata Reza.
Dengan demikian, kebijakan PJJ merupakan perubahan cara pembelajaran, bukan penghentian proses pendidikan.
Polemik MBG dan Tantangan Komunikasi Pemerintah
Pembahasan mengenai keberlangsungan MBG memang menjadi salah satu bagian yang kemudian mendapat perhatian setelah potongan rapat beredar.
Jika sekolah diliburkan atau pembelajaran tatap muka dialihkan, maka aktivitas yang berkaitan dengan sekolah, termasuk dapur MBG dan kantin, dapat ikut terdampak.
Namun, persoalan operasional tersebut berbeda dengan keputusan mengenai perlindungan kesehatan siswa ketika kondisi udara tidak mendukung pembelajaran tatap muka.
Berdasarkan informasi yang tersedia, pembahasan mengenai dampak terhadap dapur MBG belum cukup untuk menyimpulkan bahwa siswa diwajibkan tetap berada di sekolah demi memastikan program MBG berjalan.
Terlebih setelah polemik muncul, Pemprov Kalteng menerapkan PJJ bagi satuan pendidikan yang terdampak kabut asap berdasarkan kondisi kualitas udara dan ISPU.
Artinya, potongan video dan keputusan kebijakan yang muncul setelahnya perlu dibaca sebagai dua hal yang berbeda.
Tinggalkan Balasan