Pemerintah masih terus fokus penanganan dan pemulihan korban bencana di Sumatera. (Foto: setneg.go.id)
Megapolitan.co – Sejumlah influencer mengaku mendapat intimidasi usai menyampaikan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera.
Klaim tersebut mencuat di tengah langkah intensif pemerintah dalam mempercepat penyaluran bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk memastikan keselamatan warga terdampak bencana.
Prioritas utama diarahkan pada pemulihan akses vital, distribusi logistik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah, antara lain pembangunan jembatan bailey sebagai akses darurat, pembukaan jalur logistik, serta pengerahan personel TNI, Polri, dan relawan kemanusiaan untuk mendukung operasi di lapangan.
Pasca-bencana, ruang digital dipenuhi beragam kritik yang menyoroti kecepatan respons negara.
Namun pemerintah menilai sebagian narasi di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Sejak hari-hari awal bencana, pemerintah pusat dan daerah disebut terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan bantuan tersalurkan secara bertahap dan merata kepada warga terdampak.
Presiden Prabowo menegaskan negara hadir untuk seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang politik maupun wilayah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan puluhan jembatan bailey, pemulihan jaringan listrik, serta pengamanan fasilitas publik di daerah terdampak bencana.
Koordinator Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi), Joko Priyoski, mengingatkan agar isu bencana tidak dimanfaatkan sebagai bahan pembentukan opini yang dapat mengaburkan kerja-kerja kemanusiaan di lapangan.
“Kami melihat pemerintah Presiden Prabowo bekerja cepat dan konkret dalam penanganan bencana. Jangan membangun narasi seolah negara absen, apalagi memainkan klaim teror tanpa bukti jelas. Fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan warga korban bencana,” ujar Joko Priyoski.
Menurut Joko, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis data agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah situasi darurat.
Sementara itu, aparat keamanan mengimbau pihak-pihak yang mengaku mengalami intimidasi atau ancaman untuk melaporkannya secara resmi kepada penegak hukum.
Laporan tersebut diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara objektif dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Aparat keamanan juga menegaskan saat ini sebagian besar sumber daya masih difokuskan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.
Klaim teror tanpa laporan resmi dinilai berpotensi memicu spekulasi yang dapat mengganggu konsentrasi penanganan bencana.
Pemerintah turut mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk influencer dan pegiat media sosial, untuk menjaga ruang publik tetap kondusif.
Kritik diharapkan bersifat konstruktif dan tidak menghambat proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan kehidupan warga terdampak.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat korban bencana, memastikan bantuan tersalurkan, serta membuka ruang evaluasi secara objektif demi perbaikan penanganan bencana ke depan.
Tinggalkan Balasan