Megapolitan.co – Skandal dugaan korupsi di tubuh Perumda Tirta Patriot mencuat usai Pemuda Peduli Air Minum Indonesia (PPAMI) mengungkap fakta mengejutkan.

Hasil uji laboratorium resmi PAM JAYA menyebut air pelanggan Tirta Patriot tidak memenuhi baku mutu nasional.

Diketahui keluhan pelanggan selama bertahun-tahun tentang air berwarna kecoklatan, berbau logam, dan berlendir, nyaris tak pernah direspons tuntas.

Ini bukan sekadar persoalan teknis air keruh, tapi juga lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Bekasi terhadap badan usaha milik sendiri.

“Kualitas air seperti ini jelas bertentangan dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kualitas Air Minum dan Air Baku, serta PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujar Ketua Umum PPAMI, Garisah Idharul Haq dalam keterangannya, Jumat 7 November 2025.

Namun persoalan ini ternyata bukan hal baru. Laporan internal dan aduan masyarakat soal kualitas air dan kebocoran anggaran sudah berulang kali muncul dalam rapat-rapat DPRD maupun evaluasi Pemkot Bekasi. Sayangnya, tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola BUMD tersebut.

“Selama bertahun-tahun pengawasan cenderung formalitas. Pemerintah daerah hanya hadir saat penetapan direksi, tapi absen ketika masyarakat dirugikan,” ujar seorang sumber di lingkungan Pemkot yang enggan disebutkan namanya.

PPAMI bahkan menemukan lonjakan mencurigakan dalam biaya operasional pengolahan air, dari Rp4,1 miliar pada 2022 menjadi Rp23,1 miliar di 2023. Namun, tidak ada peningkatan kualitas pelayanan yang terlihat.

“Anggaran membengkak, tapi air yang sampai ke rumah justru makin kotor. Ini bukan sekadar inefisiensi, tapi dugaan kuat penyalahgunaan anggaran publik,” tegas Garisah lagi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi yang seharusnya menjadi pemegang saham utama justru terkesan pasif. Padahal, sesuai regulasi, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit, mengevaluasi kinerja, hingga memberhentikan direksi bila terbukti lalai.

megapolitanco
Editor