Langkah evaluasi tersebut menunjukkan bahwa perluasan MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerima. Kualitas layanan, keamanan makanan dan ketepatan sasaran juga menjadi bagian dari proses penguatan program.
Karena itu, pelaksanaan MBG perlu dilihat melalui sejumlah indikator secara bersamaan. Selain jumlah penerima dan serapan anggaran, keamanan pangan, kepatuhan SOP, kualitas bahan baku, kesiapan SPPG serta akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program.
Sudaryono menegaskan BGN tidak ingin peningkatan jumlah penerima manfaat dilakukan dengan mengesampingkan kualitas dan keamanan layanan.
Karena itu, pembenahan terus dilakukan melalui penghentian sementara SPPG yang bermasalah, evaluasi penerima manfaat, peningkatan standar dapur serta pengawasan terhadap bahan baku.
Penanganan setiap kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG juga tetap diarahkan berdasarkan pemeriksaan dan fakta di lapangan. Proses tersebut diperlukan agar langkah perbaikan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan persoalan yang ditemukan.
Dalam kasus Blitar, misalnya, dugaan kandungan arsenik masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dengan demikian, informasi mengenai dugaan tersebut perlu dibedakan dari hasil investigasi maupun kesimpulan akhir mengenai penyebab gangguan kesehatan.
Secara keseluruhan, penguatan pengawasan yang dilakukan BGN mencakup berbagai sisi pelaksanaan MBG. Mulai dari kepatuhan terhadap SOP, kesiapan dapur, standar higiene sanitasi, kompetensi personel, kualitas bahan baku hingga evaluasi penerima manfaat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan berkelanjutan agar perluasan program tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas dan keamanan layanan bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan