Penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa dugaan yang muncul dalam suatu kejadian perlu melalui tahapan pemeriksaan sebelum ditarik menjadi kesimpulan. Hasil laboratorium menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan tindak lanjut terhadap kasus.
Selain memperkuat pengawasan di dapur, BGN juga melakukan pembenahan pada rantai pasok. Kualitas bahan baku, terutama protein hewani, menjadi salah satu perhatian agar bahan yang diterima SPPG sesuai dengan spesifikasi serta harga yang telah ditetapkan.
“Supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini yang spesial handel ini betul-betul kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada mark up,” ujar Sudaryono.
Dari sisi anggaran, pelaksanaan MBG hingga 16 September 2026 telah mencatat realisasi sebesar Rp139,77 triliun. Nilai tersebut mencapai 63,89 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218,77 triliun.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung pelaksanaan MBG sampai akhir tahun.
Perkembangan anggaran tersebut berjalan beriringan dengan perluasan cakupan penerima manfaat.
Berdasarkan data per 31 Agustus 2026, MBG telah menjangkau sekitar 56,99 juta penerima manfaat atau 76,45 persen dari target sebanyak 74,56 juta penerima.
BGN menjelaskan perbedaan tanggal cut-off antara data penerima manfaat dan realisasi anggaran terjadi karena adanya proses sinkronisasi data yang dilakukan setiap bulan.
Di tengah perluasan layanan, BGN juga melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
Setelah evaluasi tersebut, layanan diarahkan lebih besar kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah dengan kebutuhan intervensi gizi yang lebih tinggi.
Tinggalkan Balasan