Temuan Kelebihan Bayar Rp3,24 Miliar Dilaporkan Trinusa ke KPK

MEGAPOLITAN.CO – Pelaksanaan 16 paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran dengan nilai total Rp3,24 miliar.

Temuan tersebut kini dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Triga Nusantara (Trinusa) Bekasi Raya bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trinusa.

Laporan itu tidak hanya menyoroti nilai kelebihan pembayaran, tetapi juga mempertanyakan mekanisme pemeriksaan pekerjaan, pengendalian kontrak, hingga tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam proses pencairan anggaran.

Trinusa mengajukan pengaduan melalui surat Nomor 054/DPC-TRINUSA/BKS/XI/2026 tertanggal 6 November 2026. KPK tercatat menerima surat tersebut pada 9 November 2026, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima yang diperlihatkan pihak pelapor.

Dalam pengaduannya, Trinusa meminta KPK menelaah hasil pemeriksaan BPK, melakukan koordinasi dan supervisi, serta mendalami kemungkinan adanya persoalan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan BMSDA.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 40.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tertanggal 28 Mei 2026, persoalan tersebut terbagi dalam empat kelompok temuan.

Pertama, kelebihan pembayaran Rp2.117.546.976 pada paket belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang pelaksanaannya tidak sesuai kontrak.

Kedua, Rp1.004.158.624 pada pembayaran enam paket belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan.

Ketiga, Rp88.447.450 pada satu paket belanja modal gedung dan bangunan.

Keempat, Rp30.141.112,72 pada pekerjaan peningkatan Jalan Pondok Gede Permai.

Akumulasi seluruhnya mencapai Rp3.240.294.162,72 pada 16 paket pekerjaan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengidentifikasi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.563.090.777,72. Sementara ketidaksesuaian spesifikasi tercatat senilai Rp677.203.385.

Temuan ini menjadi persoalan penting karena menunjukkan adanya perbedaan antara pekerjaan yang dibayarkan menggunakan anggaran daerah dengan hasil pelaksanaan yang ditemukan auditor.

Pembayaran 100 Persen pada Proyek Jalan Pondok Gede Permai Dipertanyakan

Salah satu kasus yang disorot Trinusa adalah proyek peningkatan Jalan Pondok Gede Permai dengan nilai kontrak Rp2,4 miliar.

Dalam dokumen telaahan organisasi tersebut, pembayaran proyek tercatat telah mencapai 100 persen melalui SP2D tertanggal 24 November 2025.

Akan tetapi, pemeriksaan BPK menemukan kekurangan volume pada pekerjaan perkerasan beton ready mix f’c 30 MPa. Auditor juga mencatat persoalan penyesuaian harga satuan.

Perbedaan antara pembayaran penuh dan hasil pemeriksaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana prestasi pekerjaan diverifikasi sebelum anggaran dicairkan.

Siapa yang melakukan pengukuran lapangan? Bagaimana hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam berita acara? Siapa yang menyatakan pekerjaan telah memenuhi persyaratan pembayaran?

Pertanyaan tersebut berkaitan langsung dengan mekanisme pengendalian kontrak dan pengawasan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Trinusa menilai seluruh proses tersebut perlu ditelusuri agar dapat diketahui penyebab munculnya kekurangan volume pada pekerjaan yang pembayarannya telah dinyatakan lunas.

Pengembalian Uang Tidak Menghapus Kebutuhan Penelusuran

Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK, seluruh nilai temuan telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Surat Tanda Setoran (STS) pada 13–22 Mei 2026.

Meski demikian, Trinusa menilai penyelesaian melalui pengembalian uang belum cukup untuk menjawab persoalan yang mendasarinya.

Pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan mengapa pembayaran tidak sesuai dengan hasil pekerjaan, bagaimana proses pengawasan berlangsung, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan kontrak.

Hal tersebut juga berkaitan dengan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.

Karena itu, pengembalian dana harus dibedakan dari proses penelusuran kemungkinan pelanggaran hukum. Ada atau tidaknya unsur pidana tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

Trinusa meminta pemeriksaan mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kontrak, pengukuran pekerjaan, pemeriksaan fisik, pengawasan, hingga pencairan anggaran.

Bukan Hanya Kontraktor, Tanggung Jawab Pejabat BMSDA Ikut Disorot

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah catatan BPK mengenai belum memadainya pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Anggaran (PA).

BPK juga menemukan belum optimalnya pengendalian kontrak, pengawasan, serta pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dengan temuan tersebut, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada penyedia jasa. Peran pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengendalian kontrak dan verifikasi pekerjaan juga perlu diperiksa.

Trinusa meminta KPK menelusuri tanggung jawab setiap pihak berdasarkan kewenangan, dokumen pelaksanaan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pendalaman diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut merupakan akibat kelemahan sistem pengawasan atau terdapat indikasi pelanggaran lain.

Minta Kontrak hingga Berita Acara Pemeriksaan Dibuka

Selain membawa persoalan tersebut ke KPK, Trinusa juga meminta Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi memberikan penjelasan dan membuka informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Permintaan itu disampaikan melalui surat Nomor 057/DPC-TRINUSA/BKS/XI/2026 tertanggal 6 November 2026.

Dalam surat tersebut, Trinusa meminta 12 kelompok informasi. Rincian yang dicantumkan dalam dokumen meliputi bukti tindak lanjut rekomendasi BPK, bukti penyetoran uang ke RKUD, serta penerapan sanksi administratif terhadap penyedia.

Organisasi tersebut juga meminta akses terhadap kontrak, adendum, berita acara pengukuran, dokumen pembayaran, dan identitas konsultan pengawas setiap paket pekerjaan.

Selain itu, Trinusa meminta informasi mengenai pemeriksaan dan pembinaan terhadap PPK serta PPTK, pemeriksaan paket lain yang belum diuji BPK, perbaikan sistem verifikasi volume, dan langkah korektif atas ketidaksesuaian spesifikasi.

Permintaan dokumen tersebut dimaksudkan untuk menguji sejauh mana rekomendasi auditor telah ditindaklanjuti dan apakah sistem pengawasan proyek sudah diperbaiki.

Mandor Baya: Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan

Ketua Trinusa Bekasi Raya, Maksum Alfarizi alias Mandor Baya, mengatakan pengaduan kepada KPK dan permintaan klarifikasi kepada BMSDA merupakan upaya mendorong keterbukaan pengelolaan anggaran daerah.

“Trinusa menempuh langkah ke KPK dan permintaan klarifikasi kepada BMSDA untuk mendorong keterbukaan serta memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat,” ujar Mandor Baya, Senin (9/11/2026).

Ia juga meminta dokumen pengadaan, pengukuran, pemeriksaan fisik, pengawasan, dan pembayaran diamankan serta dibuka kepada pihak berwenang sesuai ketentuan hukum.

“Apabila dalam proses pendalaman ditemukan unsur pelanggaran hukum, Trinusa berharap aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ucap Mandor Baya.

Trinusa berharap pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan 16 paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK.

Perlu ditegaskan, diterimanya surat pengaduan oleh KPK belum berarti perkara telah memasuki tahap penyelidikan. Demikian pula, temuan pemeriksaan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau menetapkan pihak tertentu bersalah.

Namun, nilai temuan lebih dari Rp3,24 miliar dan catatan kelemahan pengawasan menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan terbuka.

Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut pengembalian uang ke kas daerah, melainkan juga kualitas pekerjaan infrastruktur dan efektivitas pengawasan penggunaan APBD.

“Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya uang daerah, melainkan juga kualitas pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Bekasi,” tandas Mandor Baya.