Di Balik Polemik Penghargaan BGN, Pemerintah Tegaskan MBG Jadi Mesin Sosial-Ekonomi Baru

Megapolitan.co – Polemik pemberian Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak hanya memicu debat soal penghargaan, tetapi juga membuka kembali diskusi tentang arah besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah kritik yang beredar di ruang publik, pemerintah justru menilai MBG mulai menunjukkan peran strategis, bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan instrumen sosial dan ekonomi berskala nasional.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 13 Februari 2026, sebagai bentuk apresiasi terhadap percepatan pelaksanaan program di berbagai daerah.

Data pemerintah per 20 Januari 2026 menunjukkan MBG telah menjangkau 59,86 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan target akhir mencapai 82,9 juta porsi makanan per hari.

Secara kumulatif, distribusi disebut telah menyentuh 4,5 miliar porsi kepada 60,2 juta penerima, termasuk siswa, ibu hamil, dan kelompok rentan.

“Tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,9994 persen. Dari miliaran porsi yang disalurkan, kasus gangguan kesehatan tercatat 28.000 atau sekitar 0,0006 persen. Artinya, secara sistem dan pengawasan, program ini berjalan sangat baik,” ujar Presiden.

Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan bahwa skala program yang besar tidak otomatis identik dengan kegagalan, seperti yang kerap dinarasikan di media sosial.

Selain aspek kesehatan, pemerintah menekankan efek ekonomi MBG mulai terasa di berbagai sektor. Jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meningkat tajam dari 190 unit awal menjadi 21.102 dapur di berbagai provinsi.

Ekspansi ini disebut menciptakan sekitar 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur umum. Dalam rantai pasok, sekitar satu juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM juga terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

“Program ini bukan sekadar distribusi makanan. Ini adalah penggerak ekonomi kerakyatan, memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sekaligus meningkatkan kualitas gizi generasi muda,” kata Prabowo.

Pemerintah juga mengklaim terjadi peningkatan kehadiran siswa di sekolah serta perbaikan status gizi anak di sejumlah wilayah intervensi, sehingga MBG mulai diarahkan sebagai alat pengurang kemiskinan struktural.

Dalam penjelasannya, Prabowo membandingkan jumlah penerima MBG dengan populasi negara lain. Menurutnya, penerima manfaat program ini bahkan melampaui jumlah penduduk Singapura.

Ia juga menilai skala distribusinya setara dengan operasi logistik perusahaan makanan cepat saji global yang membutuhkan puluhan tahun untuk mencapai distribusi puluhan juta porsi per hari.

“Ini adalah salah satu operasi logistik pangan terbesar yang pernah dilakukan secara terintegrasi oleh sebuah negara,” ujarnya.

Meski capaian dipaparkan, pemerintah mengakui kritik terhadap MBG masih terus muncul, terutama terkait insiden kesehatan dan penggunaan anggaran.

Namun, pemerintah menilai sebagian kritik cenderung berfokus pada kasus individual tanpa melihat skala nasional program.

Presiden mengingatkan pentingnya melihat kebijakan berdasarkan data yang menyeluruh.

“Anggaran negara harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program ini menyasar langsung anak-anak dan kelompok rentan. Jangan sampai fakta dipelintir hanya demi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Ia juga menyinggung potensi kebocoran anggaran negara di masa lalu yang disebut bisa mencapai 30 persen dari total belanja negara.

“Kalau ada yang terus-menerus menolak program yang menyentuh rakyat kecil, masyarakat berhak bertanya, kepentingan apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan MBG merupakan bagian dari mandat konstitusi untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat melalui anggaran negara.

Dengan jangkauan puluhan juta penerima, penciptaan ratusan ribu lapangan kerja, serta dampak pada gizi dan pendidikan, MBG diproyeksikan menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah nasional.

Evaluasi dan pengawasan, menurut pemerintah, akan terus diperkuat agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Dalam kerangka itu, MBG tidak lagi diposisikan sebagai bantuan jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat di masa depan.