Megapolitan.co – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) DKI Jakarta.
Anggaran Jumbo Paskibraka dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang seharusnya dijunjung dalam program pembinaan generasi muda.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan koreksi anggaran dari 2025 ke 2026 nyaris tak berarti jika dilihat dari total nilai yang masih tinggi.
“Penurunan anggaran Paskibraka DKI ini terlalu kecil, hanya sekitar Rp568 juta,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin 13 Apeil 2026.
Kritik ini semakin tajam ketika dibandingkan dengan kebijakan di Kabupaten Sleman yang mampu memangkas anggaran secara signifikan.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam mengelola program serupa di daerah.
Pengelolaan anggaran Paskibraka DKI sendiri berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, dengan total anggaran mencapai Rp12,9 miliar pada 2026 dan Rp13,5 miliar pada 2025.
Besaran ini dinilai belum mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan uang negara.
Sorotan tajam muncul pada detail belanja yang dianggap tidak rasional.
Uchok menilai, pos pengadaan tertentu justru memperlihatkan indikasi pemborosan yang sulit dibenarkan.
“Gemuknya anggaran ini patut dicurigai sebagai lahan korupsi. Masa harga dua spanduk saja bisa mencapai Rp1,2 juta,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pengadaan lain yang dinilai janggal, termasuk biaya spanduk dalam kegiatan pembinaan ideologi.
“Masa Harga dua spanduk saja, bisa mencapai Rp.1.282.248 untuk Pelatihan Dasar-Dasar Kepaskibrakaan Bagi Paskibraka Provinsi DKI Jakarta,” sindir Uchok.
Melihat kondisi tersebut, CBA mendorong Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera melakukan penelusuran lebih dalam.
Audit menyeluruh dinilai penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Di sisi lain, tekanan juga diarahkan kepada Pramono Anung agar tidak menutup mata terhadap persoalan ini.
Evaluasi menyeluruh dianggap mendesak untuk memastikan program Paskibraka tetap berjalan sesuai tujuan tanpa dibayangi isu pemborosan.
“Anggaran ini terlalu tinggi dan mahal. Harus segera dievaluasi,” pungkas Uchok.
Isu ini menjadi pengingat bahwa program yang sarat nilai nasionalisme sekalipun tidak kebal dari kritik publik.
Transparansi dan efisiensi tetap menjadi tolok ukur utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Tinggalkan Balasan